AMBON,beritaLima.com,- Pertamina gelar musyawarah cabang DPC Himpunan Wiraswasta Nasinal Minyak dan Gas Bumi (HISWANA MIGAS) Provinsi Maluku-Malut. Kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana semua unsur yang terlibat dalam bidang kepengawasan seperti Pemda, TNI serta Kepolisian, HIPMI, Pengusaha Perbankan, dan Dirjen Pajak wilayah Maluku.
“Saya sampaikan yaitu untuk masalah konsolidasi dari semua pihak baik pemerintah daerah, TNI, maupun Polri serta instansi lainya, untuk masalah pengawasan subsidi BBM yang bersubsidi pembelinya ini adalah hal yang sangat menarik dan penting sekali di samping konversi minyak tanah,”kata Marketing Branch Manager Maluku-Malut Tiara Thesaufi kepada wartawan di Ambon, Senin (5/12/2016).
Selain itu, untuk menjalankan organisasi Hiswana Migas secara baik sesuai amantat Presiden RI. Joko Widodo yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan UU SDM yang memerintahkan bagi setiap pelaku usaha Migas agar terus menongkatan kulaitas pelayanan sampaik ke daerah pelosok dengan menggunakan sistem satu harga.
“Sesuai instruksi Presiden peraturan SDM untuk mrnggunakan sistem satu harga yang kita harus melaksanakan kita 3 Riswan anicut ini kan sudah teruji sudah teruji untuk pendistribusian di daerah-daerah terpencil batinku anak khususnya anggota yang ada di Maluku Saya tidak ada masalah karena itu sudah berjalan dari puluhan tahun yang lalu yang kita pendistribusian sudah sudah sudah maksimal, namun memang saya akui masih ada beberapa kendala,”ujarnya.
Diakuinya, meski program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat berbasis satu harga yang diawali dengan membangun sebanyak-banyaknya infrastruktur bahan bakar seperti premium dan solar, gas serta minyak tanah masih sangat kurang. Sehingga masih dibutuhkan penyediaan infrastrukturnya.
“Saya tidak ada masalah karena itu sudah berjalan dari puluhan tahun yang lalu yang kita pendistribusian sudah sudah maksimal, namun memang saya tapi memang saya akui masih ada beberapa kendala,”akuinya.
Yang menjadi kendala dalam hal ini adalah persoalan akses. Mengingat Maluku merupakam daerah kepulauan sehingga untuk akses menuju tempat tujuan lebih banyak menggunakan jalur laut. Oleh karena iti, pihaknya berencana kedepan natinya pihaknya akan melakukam perbaikam sistem.
Yang menjadi kendala dalam hal ini adalah persoalan akses. Mengingat Maluku merupakam daerah kepulauan sehingga untuk akses menuju tempat tujuan lebih banyak menggunakan jalur laut. Oleh karena iti, pihaknya berencana kedepan natinya pihaknya akan melakukam perbaikam sistem.
“Tentunya ke depan kita akan kita perbaiki bersama-sama juga dengan tidak di Papua sudah di mulai dari bulan September 1 September tentara nasional nanti Januari 2017 kita dimulai untuk satu harga,”harapnya.
Sementara selama ini yang menjadi kendala dalam hal ini adalah persoalan akses. Mengingat Maluku merupakam daerah kepulauan sehingga untuk akses menuju tempat tujuan lebih banyak menggunakan jalur laut. Oleh karena iti, pihaknya berencana kedepan natinya pihaknya akan melakukam perbaikan sistem.
“Tentunya ke depan kita akan kita perbaiki bersama-sama juga dengan tidak di Papua sudah di mulai dari bulan September 1 September tentara nasional nanti Januari 2017 kita dimulai untuk satu harga,”harapnya.(L. Mukaddar)
