JAKARTA, Beritalima.com— Setelah penyampaian Visi Misi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 dibatalkan karena keengganan salah satu pasangan, kini publik ingin disugukan perdebatan dan diskursus pilpres yang menarik, otentik dan sehat.
Soalnya, kata senator perempuan dari Dapil Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/1), pada rangkaian Debat Publik Pilpres kali ini, KPU sudah ‘membocorkan’ daftar pertanyaan debat kepada kedua paslon.
“Saya menyayangkan kebijakan mekanisme format debat di mana daftar pertanyaan ‘dibocorkan’ kepada para paslon seminggu sebelum debat. Dikhawatirkan kebijakan bukan hanya menurunkan kualitas konstestasi adu gagasan tetapi juga menggerus partisipasi pemilih karena banyak yang menjadikan debat sebagai referensi utama untuk memilih.”
Cerdas cermat anak sekolah saja, kata Fahira, para siswa dituntut untuk memahami semua mata pelajaran tanpa terkecuali, karena mereka tidak tahu pertanyaan apa yang akan ditanyakan. “Masa debat capres yang pesertanya putra terbaik bangsa, kalah sama cerdas cermat anak sekolahan,” ujar Fahira.
Diungkapkan, jika alasan KPU ‘membocorkan’ daftar pertanyaan agar jawaban paslon lebih mendalam, idealnya yang diberikan adalah Term Of Reference (TOR) sesuai dengan tema debat.
Dalam TOR tersebut, selain memaparkan secara tegas apa yang mereka harapkan dari kedua paslon dalam debat, KPU juga bisa menyampaikan batasan tema debat, arahan dalam menjawab (jelas, padat, berisi, bernas) dan uraian komprehensif tema besar dan tema turunanan debat.
Ini seperti meragukan kemampuan para capres/cawapres. Rakyat ingin melihat otentisitas calon pemimpin mereka. Calon yang memahami apapun persoalan Indonesia dan mampu cepat memformulasikan solusinya.
“KPU sebagai penyelenggara pemilu di era reformasi seperti sekarang ini seharusnya lebih paham apa yang ingin disaksikan rakyat dalam debat tersebut,” demikian Fahira Idris. (akhir)
