JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan efektivitas dampak dari penyaluran subsidi pupuk terhadap negara. Kepala Negara menilai, suntikan subsidi pupuk buat petani yang diberikan ternyata belum berkontribusi besar bagi negara.
Itu dikemukakan Jokowi saat meresmikan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1). Mulanya, bekas Walikota Solo itu membahas persoalan besar yang kerap kali terjadi di sektor pertanian nasional. Namun, tiba-tiba Jokowi teringat dengan penyaluran subsidi pupuk yang telah diberikan negara.
“Saya jadi ingat soal pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? Berapa bu Menteri Keuangan? Rp 30 triliun? Rp 33 triliun seinget saya,” kata Jokowi.
Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian dan Kehuatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin malah balik mempertanyakan masalah dan argumen Kepala Negara sekaligus Pemerintahan ini yang berstatement pupuk subsidi Rp 33 Triliun per tahun lalu hasilnya apa.
Pertanyaan Presiden Jokowi, kata wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan ini jelas salah karena yang berkompeten menjawab adalah dirinya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan karena dia dibantu para menteri yang punya kebijakan dan mengetahuinya.
Andi Akmal mengatakan, jelas ada yang tidak beres pada penyaluran pupuk subsidi yang beberapa tahun terakhir mencapai Rp 33 Triliun. Contoh, 2019 terjadi kelangkaan pupuk subsidi yang menimbulkan gejolak besar di tengah masyarakat petani. Alasan Pemerintahan pada saat itu, penyebab pupuk subsidi langka karena 2019 kita mendapat alokasi 8,8 juta ton. Sedangkan 2020 hanya dialokasikan 7,9 juta ton.
“Jangan sampai isu besarnya pupuk subsidi ini karena tidak benarnya dalam manajemen penyaluran dan pelaksanaannya, dijadikan alasan pemangkasan alokasi pupuk subsidi. Berkurang 0,9 juta ton saja, petani di berbagai wilayah Indonesia mulai bergejolak. Yang harus ditertibkan Pemerintah Jokowi adalah orang sebagai oknum yang selama ini mempermainkan pupuk subsidi dan mengeruk keuntungan secara pribadi,” tutur Akmal.
Politisi senior Partai Keadilan Sejtera (PKS) tersebut mengatakan, tak setiap tahun angka pupuk subsidi flat Rp 33 Triliun. Misalnya 2016, anggaran untuk subsidi pupuk hanya Rp 26,8 triliun. Jumlahnya naik menjadi Rp31,3 triliun (2017), Rp 33,6 triliun (2018) dan Rp34,30 triliun 2019.
“Saya mengingatkan Pemerintah Jokowi, dengan ada pupuk subsidi saja, para petani kesulitan mencapai Break Even Point (BEP) dari hasil produksi. Jangan sampai dihilangkannya anggaran pupuk subsidi ini, kemudian di alihkan untuk alokasi impor produk pangan. Untuk itu, evaluasi penyelenggaraan pupuk subsidi ini mesti mendalam untuk menemukan akar persoalannya. Mestinya ini yang mampu jawab kan presiden. Yang pemerintah siapa?” (akhir)
