Jayapura – Para Tokoh agama di Kota dan Kabupaten Jayapura bersama organisasi Pers pagi tadi menggelar pertemuan di Abepura Jayapura. Rabu (9/11/2022).
Dalam kegiatan yang dikemas bincang santai tersebut hadir tokoh FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Jayapura dan beberapa tokoh Gereja di Papua. Sementara dari organisasi pers adalah IJTI Papua, PWI Papua, AJI Papua, dan FJPI.
Dalam kegiatan tersebut juga menguat berbagai persoalan yang dihadapi Papua saat ini, mulai soal penanganan kasus hukum Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK, antrian BBM oleh ratusan kendaraan bermotor di Kota Jayapura hingga soal penanganan masalah pemilu.
Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku, S.Th menilai bahwa kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri ke Papua dan bertemu langsung dengan Gubernur Lukas Enembe merupakan langkah yang tepat dalam menangani persoalan yang terjadi.
“Penanganan tentang Gubernur Lukas Enembe, bagi saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Jayapura merupakan langkah yang cukup baik dari KPK (Firli Bahuri dan penyidik serta tim kesehatan) yang mendatangi langsung. Ini tentunya membuka ruang percakapan tapi tetap dengan penegakkan hukum,” kata Pdt Alberth Yoku, mantan Ketua Sinode GKI Di Tanah Papua.
Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Papua, Cornelia Mudumi, lebih menyoroti soal antrian bahan bakar minyak (BBM) khususnya biosolar dan pertalite yang terjadi di Kota dan Kabupaten Jayapura yang terlihat seperti ular, karena terjadi antrian panjang hingga sebabkan kemacetan di sejumlah titik lokasi.
“Pada saat peliputan BBM, khususnya di SPBU saat kami berikan pertanyaan soal ini. Kami dilempar seperti bola, diminta konfirmasi ke Pertamina, sebaliknya demikian, seperti ada lepas tangan,” kata kontributor Inews TV di Papua itu.
Sedangkan, Ketua PWNU Provinsi Papua Dr KH Toni Wanggai menyinggung soal pengisian penjabat gubernur di tiga provinsi baru serta pengisian ASN dan penyelengara pemilu, KPU dan Bawaslu dari tingkatan atas hingga ke bawah.
“Termasuk soal Pemilu serentak pada 2024, ini adalah tugas berat semua pihak, terutama penyelenggara dan perangkat pendukung. Apalagi TNI dan Polri akan bertugas mengamankan pemilu yang terbilang terbanyak dimana ada sekitar 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota,” pungkasnya.
