“Ideologi harus cair, membumi dan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sumbangsih pikiran-pikiran PA GMNI, saya optimis akan tercipta formulasi yang tepat untuk mengimplementasikan ideologi Bung Karno itu. Bahkan merumuskan formulasi itu menjadi konsep dan buku agar pikiran hebat itu bisa membuka pikiran khalayak luas”
Demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat melakukan audiensi dengan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jawa Timur di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (8/8).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, mengimplementasikan ideologi Trisakti di era globalisasi perlu dipikirkan secara mendalam. Pasalnya, era globalisasi jauh lebih kejam dari era saat digaungkannya Trisakti oleh Bung Karno dulu. Era globalisasi membawa paham liberalisme yang perlu dibatasi agar tidak menindas rakyat kecil.
“Contohnya berdikari secara ekonomi, kita tidak bisa anti terhadap impor, sebab belum tentu produksi dalam negeri bisa mencukupi kebutuhan nasional. Impor hanya boleh saat-saat tertentu saja atau saat produksi lokal belum mencukupi kebutuhan nasional. Untuk itu, diperlukan data yang konkrit, produksinya berapa dan kebutuhannya berapa. Tapi jika kita sudah mencapai kedaulatan pangan, tentu kita tidak perlu impor lagi” katanya.
Tidak hanya itu, untuk memperkokoh Trisakti di era sekarang diperlukan hukum yang memihak rakyat, yakni regulasi yang demokratis dan partisipatoris. Artinya, regulasi yang melibatkan rakyat saat pengambilan kebijakan pemerintah. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pentingnya penguatan aspek hukum dalam era globalisasi ini dicontohkannya melalui hukum Perbankan. Dimana perbankan hanya memberikan bunga kredit sebesar 14% setahun kepada perusahaan besar (corporate), namun jika rakyat kecil seperti petani yang meminjam modal justru dibebankan bunga yang sangat besar, yakni 20% setahun. Alasannya karena resiko.
“Ini sungguh lucu dan tidak masuk akal, Bank milik negara yang mengatasnamakan “Bank Rakyat” tapi justru rakyat kecil dibebankan bunga yang jauh lebih besar daripada korporasi. Jika alasannya resiko, kan ada asuransi. Karena itu, kami memiliki ideologi berupa regulasi yang partisipatoris” katanya.
Lebih jauh Pakde menjelaskan, Pemprov Jatim telah menyalurkan kredit murah melalui skema linkage program/Banking system yang melibatkan Bank Jatim dan BPR Kab/Kota. Dengan struktur sumber pembiayaan dari penempatan anggaran APBD 2016 di Bank Jatim, ke BPR-BPR sebesar 5% termasuk di dalamnya untuk provinsi 2%, dan dari BPR ke UMKM sebesar 10%”.
Selain itu, Pakde Karwo mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khusus bagi petani, serta bekerjasama dengan PT. Jamkrida untuk asuransi petani. Jika gagal panen, Jamkrida akan mencairkan ganti rugi kepada petani, sehingga diharapkan petani tidak perlu lagi ketakutan gagal panen.
“Itulah salah satu upaya kami dalam mengimplementasikan ideologi yang nyata bagi wong cilik. Masyarakat bisa merasakan kehadiran ideologi itu, ibaratnya, iso ngrasakne nang tangan mergo nggrenjel. Seakan ideologi itu cair dan bisa diraba oleh tangan kita” jelasnya.
Pelantikan pengurus DPD PA GMNI Jawa Timur itu akan dilakukan oleh DPP PA GMNI Pusat pada hari Jumat, 19 Agustus 2016 di Hotel Empire Palace Jl. Blauran Surabaya. Serta dihadiri oleh Senior Alumni GMNI di Jatim, Ketua dan anggota DPC GMNI Kabupaten/Kota se-Jatim, dan aktivis GMNI Jatim. Dalam acara itu, juga diisi dengan orasi kebangsaan oleh Pakde Karwo selaku Ketua Dewan Pertimbangan DPP PA GMNI. (**)
