JAKARTA, Beritalima.com– Komite I DPD RI) melanjutkan Kunjungan Kerja (Kunker) pada hari kedua di Mamuju, Sulawesi Barat, berdialog dengan Wakil Gubernur, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida), Pimpinan KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten yang menyelenggarakan kontestasi Pilkada Serentak 2020.
Dalam Kunker itu Wakil Ketua Komite I DPD RI), Jafar Alkatiri didampingi
Almalik Pababari, Ahmad Bastian, Abdul Rahman Thaha dan Abdurrahman Abubakar Bahmid.
Dalam pengantarnya, Jafar mengatakan, dalam Kunker ini Komite I DPD RI fokus pada tema persiapan Pilkada dan penataan daerah sebagai amanat UU No: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Komite I DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak sesuai Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan yang dimiliki DPD RI.
“Ini kami lakukan dalam rangka memastikan proses demokratisasi dapat berjalan sesuai asas demokrasi yang kita pilih, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang legitimat, kredibel dan mampu mensejahterakan masyarakat,” ujar Jafar.
Karena itu, kata Jafar, Komite meminta penyelenggara dan pengawas di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di Sulbar guna memaksimalkan ketersediaan anggaran yang disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Kami sudah usulkan pilkada serentak berikut menggunakan dana APBN agar keuangan daerah tidak terbebani dan netralitas terjaga. Beberapa bagian dalam UU Pilkada harus direvisi dulu,” tegas dia.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulbar, Rahmat Sanusi menyambut baik upaya Komite I yang memperjuangkan pembiayaan pilkada dari APBN.
Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak di kabupaten Pasangkayu, Majene, Mamuju Tengah dan Mamuju masih ada persoalan yang harus diselesaikan KPUD.
Persoalan itu terkait data kependudukan yang akan menopang penyusunan Daftar Tetap Pemilih (DPT).
“Di keempat kabupaten itu kesadaran masyarakat melengkapi dokumen administrasi kependudukan sangatlah rendah, terutama pembuatan KTP elektronik. Faktor anggaran, sarana dan prasarana pendukung adminduk juga menjadi kendala. Kami sudah usulkan ada petugas adminduk di setiap desa agar bisa menjemput data–data itu,” jelas Sanusi.
Selain agenda Pilkada Serentak, kehadiran Komite I DPD RI di Sulbar juga menyoroti soal penataan daerah.
Jafar mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komite I DPD RI, antara lain penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ‘bergeser’ dari Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, penataan daerah, hubungan Pusat dan Daerah, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar meminta DPD RI ikut memperjuangkan lahirnya Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Mamuju yang akan menjadi Ibukota Provinsi Sulbar dan Kabupaten Balanipa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
“Sudah lebih dari 15 tahun Ibu Kota Provinsi Sulbar masih di Kabupaten Mamuju. Dulu jelang moratorium sudah keluar ampres untuk Kota Mamuju. Bahkan Kabupaten Balanipa ampresnya 2013, berkasnya juga sudah di Komisi II DPR,” ujar Enny.
Menanggapi itu, Jafar berjanji akan memperjuangkan pembentukan Kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulbar. Dikatakan, ada beberapa provinsi yang belum mempunyai pemerintah kota sebagai ibukota seperti Sulbar, Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Papua Barat. (akhir)
