SURABAYA, Beritalima.com-
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Timur dan Forum Investasi 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (17/10/2024).
HLM TPID ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta mengakselerasi sektor investasi di Jawa Timur.
“Bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas inflasi jelang hari besar keagamaan nasional Natal dan Tahun Baru 2024 sekaligus forum investasi yang harapannya bisa meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur,” ujar Adhy.
Sepakati Komitmen Bersama Akselerasi Implementasi Jatim Sigati
Dalam kesempatan ini, secara khusus, Adhy mengajak para pihak terkait untuk menyepakati komitmen bersama dalam upaya akselerasi implementasi Jawa Timur Sinergi Gapai Inflasi Terkendali (Jatim Sigati).
Antara lain dengan menekankan penguatan monitoring harga harian melalui siskaperbapo dan platform digital masing-masing kabupaten/kota; penguatan etalase pengendalian inflasi Kabupaten Kota khususnya jelang HBKN Nataru.
Kemudian perluasan kerja sama antar daerah intra Provinsi Jatim antara daerah surplus dan defisit untuk meminimalisir disparitas harga, pengaturan pola tanam dan produksi bahan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan sepanjang tahun; dan monitoring evaluasi penerapan tarif angkutan sesuai dengan kewenangan.
“Saya kira lima hal ini untuk menjadi perhatian kita pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita bisa dalam pengendalian inflasi menjelang HBKN dan tahun baru 2025,” paparnya.
Jatim Sigati sendiri adalah bentuk aksi pengendalian inflasi oleh TPID se Jawa Timur yang telah ditetapkan pada maret 2024 lalu. Di antaranya menjaga keterjangkauan harga dengan melaksanakan kegiatan stabilisasi harga melalui operasi pasar /gerakan pangan murah, stabilisasi pasokan dan harga pangan juga optimalisasi etalase pengendalian inflasi konsumen (EPIK).
Selain itu juga dengan menyediakan ketersediaan pasokan dengan memastikan kelancaran pangan di daerah sentra serta sidak gudang dan distributor, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan.
Lalu menjaga kelancaran distribusi dengan memperkuat kerjasama intra provinsi antar daerah surplus-defisit dan memastikan kelancaran arus orang dan barang melalui kecukupan armada.
Kemudian memperkuat komunikasi efektif yang dilakukan dengan menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan, meningkatan kualitas digitalisasi data untuk pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga.
“Kali ini 2024 kita sangat berhasil bahkan saking berhasilnya sampai deflasi ya, tapi deflasinya belum sampai ada indikasi bahwa ada pelemahan ekonomi atau menurunnya daya beli masyarakat, itu yang paling penting,” ucapnya.
Selain itu pada HLM TPID kali ini, Adhy juga mengajak untuk menyepakati penguatan investasi Jawa Timur melalui penyusunan 1 Investment ready to offer (IPRO) tiap Kabupaten Kota; mendukung promosi investasi Jatim dengan menyampaikan IPRO yang clean and clear.
Lebih lanjut, juga melakukan percepatan realisasi rencana kawasan industri yang telah disiapkan; mendorong optimalisasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di masing-masing daerah; dan melakukan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur guna mengakselerasi investasi IPRO dan kawasan industri.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi konsen kita untuk bisa mengendalikan inflasi menjelang HBKN dan Nataru, sehingga untuk meningkatkan investasi dalam rangka provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi penguatan ekonomi nasional yang signifikan bisa tercapai,” harapnya.
Sementara terkait kebijakan, Adhy menjelaskan, pembangunan Jatim termuat dalam arah kebijakan investasi RPJMN 2020-2024, arah kebijakan investasi RKP 2024 dan prioritas RKPD Jawa Timur tahun 2024.
Oleh sebab itu pengembangan potensi investasi dilakukan guna meningkatkan nilai tambah dan mendukung keberlanjutan melalui hilirisasi industri dan pengembangan industri halal.
“Strategi untuk peningkatan investasi mulai dari rencana aksi roadmap investasi, implementasi hilirisasi, link & match antara dunia usaha dan tenaga kerja, digitalisasi pelayanan, percepatan regulasi tata ruang serta penyediaan insentif dan kemudahan berusaha,” terangnya.
Adhy juga menuturkan berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur, salah satunya, pemberian kemudahan berusaha bagi investor dalam hal penyediaan lahan, kemudahan perizinan berusaha, serta penyediaan data dan informasi terkait promosi investasi lewat pengembangan website pointjatim.
“Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk pemkab/kota untuk mengakselerasi sejumlah proyek yang siap dikerjasamakan. Serta percepatan debottlenecking permasalahan investasi, termasuk akselerasi pengembangan rencana kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk meningkatkan investasi di Jawa Timur,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Adhy juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II tahun 2024 tumbuh sebesar 4,98 persen (y-o-y). Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,43 persen terhadap PDB nasional dan 25,30 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.
“Itu betul-betul Jawa Timur, kami bangga tentunya, kita berkontribusi banyak untuk ketahanan ekonomi nasional,” ungkap Adhy.
Adhy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data BKPM RI, capaian realisasi investasi Jawa Timur pada triwulan III tahun 2024 mencapai Rp 39,69 triliun atau meningkat sebesar 11,6 persen (q-to-q) dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
Capaian realisasi investasi Jatim akumulasi bulan Januari-September 2024 juga meningkat 11,3 persen (y-o-y) dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
“Capaian membanggakan ini salah satunya ditopang dengan keberadaan 12 kawasan industry existing, dua kawasan ekonomi khusus, dan satu kawasan industri halal, yang juga menjadi alasan kami memposisikan Jawa Timur sebagai ‘gerbang nusantara baru’,” tegasnya.
Di sisi lain, Adhy mengatakan tingkat inflasi Jawa Timur terkendali sesuai sasaran yang ditetapkan yaitu 2,5 +- 1 persen. Pada bulan september tahun 2024 inflasi Jatim sebesar 1,73 persen (y-on-y), secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen (m-to-m).
“Dalam 9 bulan terakhir, Jawa Timur mengalami inflasi 4 bulan dan deflasi sebanyak 5 bulan, ini harus kita waspadai,” ucapnya.
Meski begitu terdapat peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam pengendalian inflasi. Antara lain ketidakpastian perekonomian global, peran jatim sebagai lumbung pangan nasional, kondisi cuaca/iklim, inflasi gabungan dari 11 kab/kota ihk serta stabilitas kamtibmas di tahun politik 2024.
Pada kesempatan yang sama dilakukan Launching TPID Award Jatim oleh Pj. Gubernur Jatim dan Kepala Perwakilan BI Jatim didampingi Pj. Sekda Provinsi Jatim dan Deputi BI Jatim.
Juga pemberian apresiasi TPID Kab/ Kota terbaik di Jatim, TPID Kab Kota Non Pantauan IHK berkinerja terbaik di Jatim. Pemberian apresiasi dukungan elektrifikasi lahan pertanian dari penguatan korporasi petani di Jatim.
Serta penandatanganan Kesepakatan bersama (KSB) kerjasama Antar Daerah (KAD) intra Provinsi yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Adhy. (Yul)
