Pimpinan DPR RI Ingatkan Jokowi Soal Rencana Pemerintah Naikan TDL

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin mengingatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk masyarakat pelanggan 450 Watt dan 900 Watt.

Soalnya, kata politisi senior Partai Golkar tersebut, pelanggan 450 dan 900 Watt itu merupakan rakyat miskin atau kurang mampu yang tengah terhimpin beban dampak dari wabah pandemi virus Corona (Covid-19). “Boleh saja Pemerintah berencana menaikan TDL, tapi jangan dulu untuk masyarakat miskin atau kurang mampu,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung tersebut.

Sebelumnya, rencana Pemerintah menaikan TDL) mendapat kecaman dari anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto. Wakil rakyat yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH) itu menilai bahwa rencana Pemerintah menaikan tarif dasar listrik di saat pandemi ini sangat tidak berperasaan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri dan Pembangunan itu, saat ini kegiatan ekonomi masyarakat belum pulih, bahkan sebagian besar rakyat kelas menengah ke bawah masih dalam kondisi sulit sehingga tidak seharusnya Pemerintah melalui PLN berencana menaikan TDL.

“Fraksi PKS DPR RI terang-terangan menolak tarif adjustment. Mau pakai istilah apapun kalau ujung-ujungnya akan memberatkan masyarakat akan kami tolak,” kata Mulyanto.

Dalam kondisi sulit seperti sekarang, lanjut anggota DPR RI dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, yang perlu dilakukan Pemerintah dan PLN adalah perpanjangan stimulus listrik untuk masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka butuh bantuan Pemerintah. Pemerintah bukan membantu mereka, malah menaikan TDL,” ujar Mulyanto.

Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai), Jepang 1995 tersebut heran kenapa Pemerintah dan PLN berpikir dengan logika yang terbalik. Di saat masyarakat sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah bukannya mengurangi malah berniat menambah beban masyarakat.

Seharusnya, imbuh Mulyanto, selama ekonomi dan daya beli masyarakat masih lemah, maka negara harus bahu-membahu membantu meringankan beban dan mendorong meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dikatakan Mulyanto, harga listrik yang terjangkau, yang ditopang biaya kompensasi dari Pemerintah merupakan salah satu instrumen untuk itu.
“Menurut saya, bicara soal kenaikan tarif listrik di saat pandemi masih merebak seperti sekarang ini, sungguh melukai hati masyarakat. Tidak ada rasa welas asih,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)

 

Pos terkait