MOJOKERTO, beritalima.com | Pimpinan DPRD Kota Mojokerto menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Kota Mojokerto dalam APBD 2026. Total anggaran yang disepakati untuk TPP mencapai Rp101 miliar, yang dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan bahwa DPRD tidak sepakat dengan wacana pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Menurutnya, keberadaan TPP justru sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan etos kerja para ASN.
“Alasan kami mengalokasikan anggaran besar untuk TPP menyangkut kesejahteraan ASN. Mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan publik, sehingga apa yang telah mereka lakukan sudah sewajarnya mendapatkan apresiasi,” ungkap Ery. Selasa (02/12/2025)
Ia menekankan, pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak hanya bergantung pada sistem, namun juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, DPRD memandang bahwa kesejahteraan ASN harus menjadi prioritas.
“Kami menolak pemotongan TPP karena itu berpotensi menurunkan semangat kerja. Pelayanan publik yang baik hanya bisa diwujudkan jika ASN merasa dihargai. TPP ini bukan semata-mata tambahan penghasilan, tetapi bentuk penghargaan atas kerja keras mereka,” tambahnya.
Ery juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah. Dengan memberikan TPP secara proporsional, DPRD berharap motivasi ASN tetap terjaga sehingga program-program pemerintah dapat berjalan maksimal.
“Kami berharap dengan tetap mempertahankan anggaran TPP sebesar Rp101 miliar, para ASN semakin termotivasi dan pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto semakin baik. DPRD selalu siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan dan pro-pelayanan publik,” tutupnya.
(Kar/Adv)
