Beritalima.com《 Kota Sabang- Pemerintah Kota Sabang berkomitmen untuk meningkatkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mengelola risiko jangka panjang, guna membawa Kota Sabang menuju masa depan yang lebih baik.
“Kami mengutamakan pembenahan SPIP dan APIP. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kami harus matang, sejalan dengan orientasi visi dan misi kami serta permasalahan yang ada, sehingga solusi yang diberikan efisien dan sesuai dengan core solution dari masalah yang dibutuhkan,” kata Plt Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, Jum’at (10/3/2023).
Pj Wali kota Sabang menyampaikan pesan tersebut pada Sosialisasi Kematangan SPIP dan Manajemen Risiko di Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023, bersama Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Perwakilan Aceh, Supriyadi, yang berlangsung di lantai 4 auditorium Kantor Walikota Kota Sabang.
“Kami terus mengupayakan dan meningkatkan tata kelola pembangunan, dengan melakukan inovasi dan perencanaan hingga realisasi. Ke depan diharapkan OPD dapat menyusun perencanaan yang matang untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, antara lain SPBE, isu kebangsaan, ombudsman, dan lain-lain. ,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi mengatakan, sebagian besar daerah di Aceh memiliki tingkat SPIP dan APIP di bawah 3, termasuk Kota Sabang. Dengan kematangan SPIP dan pengelolaan risiko yang lebih baik, pemerintah dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kami mengundang para pimpinan OPD kami di sini untuk mengetahui secara tepat apa yang perlu dilakukan dalam menyikapi dan mengatasi risiko. Sehingga dapat dibangun perencanaan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, berkualitas dan mengurangi risiko di masing-masing unit,” jelasnya.
Ditambahkannya, sosialisasi ini merupakan upaya kerjasama antara BPKP Perwakilan Aceh dan Pemerintah Kota Sabang, dalam penguatan SPIP yang melibatkan pimpinan OPD, sebagai mitra strategis kepala daerah, untuk mewujudkan program yang berkualitas dan memastikan akuntabilitas tetap terjaga.”(A79)
