“Kalau dia cacat secara pribadi, seperti tak ada orang lain, dia tak punya konsentrasi dalam menjalankan pemerintahan. Kepala daerah harus clean dan tak punya maalah hukum,” ujarnya.
Dengan demikian Jazuli meminta hak rakyat dalam berdemokrasi dilindungi. Hal itu dilakukan agar tidak lahir pemimpin yang tidak diinginkan oleh rakyat. Apalagi bila proses demokrasi terpasung birokrasi dan money politic.
“Ini dua perkara merusak demokrasi di kita. Demokrasi tak boleh liberal. Indonesia sebagai dasar negara, demokrasi dibingkai ketuhanan. Jangan pemimpin ganti dua periode tapi kesejahteraan tak hadir,” kata Jazuli.
PKS juga ingin menghimpun gagasan-gagasan dari berbagai pemangku kepentingan tentang evaluasi dari Pemilu Sistem Terbuka pada dua periode belakangan ini, yaitu 2009-2014 dan 2014-2019.
“Beberapa di antara evaluasi yakni, politik uang yang lebih terbuka dan sengit, kompetisi yang tidak sehat antar kandidat dalam parpol dan antar parpol, makin menguatnya figur yang asal populer tapi bukan kader parpol, dan cenderung melemahnya peran partai politik,” jelas Jazuli
Di sisi lain, tambah Jazuli, di negara-negara yang sudah mapan secara demokrasi, justru, parpol merupakan institusi yang memiliki peran sangat vital.
“Partai tidak hanya sekadar seperti tempat pencarian bakat. Tapi, dalam tataran ideal, juga dapat melakukan fungsi rekrutmen anggota dan pemimpin politik, pendidikan politik, dan juga kaderisasi,” katanya.
Lebih lanjut FGD yang dihadiri Mendagri Tjahyo Kumolo yang diwakili Direktur Politik Dalam Negeri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPR RI Al Muzamil Yusuf, Ketua KPU Juri Ardiantoro, dan Peneliti LIPI Syamsuddin Haris. Jazuli menambahkan harus berani mengorerksi praktek demokrasi liberal khususnya dalam pemilu yang selama ini terbukti merusak tatanan dan kebangsaan kita.
“Sekali lagi, kita harus berani mengakhiri praktek demokrasi dan pemilu yang liberal, jika berharap ada perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini ke depan. Kalau mau yang ideal, peraturan dan penyelenggaraannya yang ideal,” tandas Ketua Fraksi PKS. dedy mulyadi
