JAKARTA, Beritalima.com– Pimpinan Komisi VII perlu menyelenggarakan rapat gabungan bersama dengan Komisi IX DPR RI sekaligus mengundang Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma.
Rapat, ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto diselenggarakan untuk membahas percepatan jadwal uji pra klinis dan uji klinis vaksin merah serta membahas dukungan Pemerintah pimpinan untuk menyertakan vaksin Merah Putih dalam program vaksinasi nasional double doses.
Anggota Komisi VII DPR RI itu ketika Rapat Kerja dengan Menristek/Ka BRIN, Direktur LBM Eijkman dan Kepala LPNK Ristek di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (18/1) mengatakan, ini sangat penting karena kita tengah berkejaran dengan waktu.
“Ini penting karena kita berkejaran dengan waktu terkait pandemi Covid-19. Komitmen terhadap 3 juta vaksin Sinovac sudah terlanjur diambil Pemerintah meski vaksin ini hanya memiliki efikasi 65 persen. Karena itu, masih diperlukan tambahan lebih 100 juta dosis vaksin untuk vaksinasi penduduk Indonesia secara signifikan. Jumlah ini sangat besar dan secara bisnis merupakan pasar yang empuk,” tegas Mulyanto.
Menurut wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, produksi dan penggunaan vaksin Merah Putih sangat penting agar Indonesia tidak bergantung kepada vaksin impor dan Indonesia hanya sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata.
Mulyanto khawatir uang negara yang terbatas dan didapat melalui utang terkuras habis hanya untuk membeli vaksin impor. “Karena itu, sangat masuk akal kalau kita menggesa riset dan produksi vaksin Merah Putih agar segera digunakan bagi pemulihan pandemi Covid-19. Jangan sampai terlambat yakni diproduksi pada saat pasar vaksin sudah jenuh.”
Ditambahkan, pengadaan vaksin tak boleh dimonopoli satu produk dengan harga yang tidak terkendali karena potensi pasar vaksin jangan hanya dinikmati berbagai produk impor yang menyedot devisa Negara.
Untuk itu perlu intervensi Negara untuk mendorong riset dan produksi vaksin Merah Putih. “Ini penting agar kita tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi Negara pembuat, yang berbasis keunggulan para innovator handal nasional. Kita bisa,” tandas Mulyanto.
Dalam Raker itu, Menristek/Ka BRIN menyatakan, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih oleh enam lembaga riset yakni LBM Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, ITB, Unair, dan UGM. Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada Januari 2022. (akhir)
