MOJOKERTO, Beritalima.com- Beberapa waktu yang lalu DPRD telah menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto tahun 2023, salah satu anggaran desa yang terakomudir APBD 2023 yang telah setujui adalah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 315 Desa di wilayah Kabupaten Mojokerto
Namun ploting Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2023 tersebut mendapat protes oleh sejumlah Kepala Desa (Kades) di Mojokerto, pasalnya mereka mengeluh dalam ploting anggaran tersebut ada sejumlah Desa di tahun 2023 dana ADDnya mengalami penurunan. Sehingga berdampak pada penghasilan tetap (Siltap) bagi perangkat desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Endik Sugianto Kepala Desa Pandanarum, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto yang didampingi Kades Pacet Suyadi dan Hari Kades Tanjungkenongo mengatakan, Bahwa Anggaran Dana Desa (ADD) itu diperuntukan untuk gaji atau penghasilan tetap bagi perangkat Desa, honor BPD dan honor RT/RW, dengan turunnya Alokasi Dana ADD didesanya secara otomatis Siltap perangkat dan BPD dan RT/RW bakal turun.
“Bagi Desa, yang tahun 2023 yang dana ADDnya turun, per 1 Januari siltap perangkat Desa juga akan turun, karena akan disesuaikan” kata Endik Sugianto di Kediamanya. Selasa (29/11/2022)
Lebih lanjut, Endik menyatakan, dirinya selama ini dirinya tidak pernah protes desanya tidak pernah mendapatkan bantuan BK ataupun bantuan lain. Karena itu tidak berdampak pada Desa tapi kalau dana ADDnya yang menurun akan berdampak dan potensi kegaduhan bagi perangkat Desa.
“Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pasangan IKBAR saat kampaye dulu. Yang akan memberikan anggaran ADD Rp.600 juta hingga Rp.800 juta perdesa” ungkit Endik
Endik Sugianto juga menjelaskan, di propinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto adalah Kabupaten yang paling kecil dalam mengalokasikan anggaran dana ADD di tiap Desanya.
“Kabupaten Situbondo yang APBDnya lebih kecil dari Kabupaten Mojokerto per Desa Alokasi Dana Desa (ADD)nya pertahun sebesar Rp.700 juta” jelas Endik.
Kades mantan Guru tersebut mengatakan, penghasilan tetap perangkat didesanya masih dibawah UMK, tahun 2022 desa Pandanarum mendapat ADD sebesar Rp.400 juta itu siltapnya perangkatnya kisaran 2,1 juta perbulan.
” Terus kalau tahun 2023 Desa Pandanarum anggaran ADDnya hanya Rp.240 juta, apa siltap perangkat Desa tidak ikut turun” tambahnya.
Untuk itu, dirinya bersama Kepala Desa yang Desanya pada tahun 2023 yang anggaran dana ADD menurun, dalam waktu dekat bakal mengajukan audensi dengan DPRD bagian Badan Anggaran (Banggar) untuk mencari tahu alasan kenapa ploting anggaran ADD di sebagian Desa di Mojokerto menurun.
“Kita akan perjuangkan ini, dan bila perlu kami akan melakukan aksi” pungkas Endik
Sementara itu, Yudha Akbar Prabowo Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ketika di komfirmasi via WhatsAp terkait penurunan ploting anggaran di sejumlah desa, tidak merespon. (Kar)
