ACEH, beritalima.com-Kritikan hingga kecaman dan ancaman interpelasi bahkan penggulingan Plt Gubernur Aceh yang dilemparkan oleh DPR Aceh dinilai tak lebih dari gertak sambal semata. Pasalnya sejumlah persoalan yang dibahas DPR Aceh bahkan telah diparipurnakan juga diabaikan atau tidak dianggap oleh pemerintah Aceh.
Hal ini diungkapkan oleh Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Rabu (02/09/2020).
Menurut KPA, para wakil rakyat di parlemen Aceh saat ini dinilai kecil kemungkinan akan melakukan interpelasi apalagi penggulingan.
“Mana ada punya nyali, nggak ada darah. Kalau urusannya cuma karena Plt Gubernur tidak hadir berulang-ulang kali saat diundang DPR Aceh ya itu urusan kecil. Mirisnya lagi, proyek multi years yang telah dibatalkan melalui paripurna DPRA saja diabaikan begitu saja, dan tendernya terus dilanjutkan. Lantas, DPRA bisa apa?,” ujarnya.
Hasbar menilai sejauh ini banyak masyarakat mulai meragukan kekuatan para wakil rakyat di parlemen Aceh.
“Kalau suara wakil rakyat di parlemen tak digubris, tentunya Marwah lembaga legislatif itu tak lebih dari cerita dongeng menjelang tidur. Kalau kita lihat kondisi DPRA, jangankan ancaman penggulingan, interpelasi saja bisa jadi tak berani dilakukan. Makanya saja lembaga legislatif itu dinilai ibarat macan ompong, mengaum sekuatnya pun dianggap tidak terlalu penting.
Menurut Hasbar, seyogyanya lembaga parlemen Aceh membuktikan kembali taringnya dan mengembalikan kepercayaan publik, legistimasi dan eksistensi para wakil rakyat.
“Jika kisah yang kini disenandungkan DPRA hanya cerita ancaman interpelasi untuk memastikan alokasi dana aspirasi. Maka alangkah eloknya, DPRA datang, duduk manis saja kemudian diam seribu bahasa.
Kali ini kita tantang keberanian DPRA untuk melakukan interpelasi, ataupun jika memang mampu membuktikan bisa menggulingkan seperti yang dilontarkan. Tapi, sepertinya sangat kecil keberanian DPRA untuk benar-benar membuktikan ke publik,” ucapnya.
Masih kata Hasbar, kondisi DPRA hari ini menyedihkan, bukan karena persoalan dana aspirasi yang masih simpang siur, tetapi lebih kepada persoalan menurunnya Marwah dan mulai tergusurnya kekuatan legislatif dalam melakukan fungsi dan tugasnya.
“Penganggaran/budgetting bisa saja tidak dilibatkan dengan dilakukan langkah pergub yang berefek kepada zonk nya dana aspirasi. Fungsi pengawasan juga tidak berujung dan tidak maksimal, bisa dibuktikan sendiri berapa banyak temuan DPRA yang ditindaklanjuti dan dituntaskan. Bahkan urusan legislasi juga tak berjalan baik, bisa dicek berapa banyak Prolega yang telah dibahas dan disahkan,”bebernya.
Hasbar menyarankan agar DPRA sesegara mungkin berbenah diri.
“Jadi para wakil rakyat harus berbenah, harus benar-benar tegas dan kongkrit. Kalau tidak ya wajar saja kan jika wakil rakyat hanya pelengkap penderita dalam perjalanan pemerintahan di Aceh,” pungkasnya,”(**)
