ACEH, beritalima.com – Semakin tingginya angka terpapar covid-19 di Aceh yang dialami para birokrat hingga tenaga medis yang terpapar virus tersebut menimbulkan kegundahan tersendiri di kalangan masyarakat, upaya pencegahan mesti dioptimalkan salah satunya dengan melakukan sterilisasi rutin berkala mulai dari instansi pemerintah, ruang-ruang publik, bank, puskesmas hingga rumah sakit
Lonjakan korban penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi, ratusan korban terpapar virus Covid-19 hanya dalam hitungan hari. Tentunya Pemerintah Aceh harus lebih optimal lagi dalam melakukan pencegahan, apalagi alokasi anggaran sangat besar, alokasi BTT yang mencapai 118 M dan anggaran refocussing mencapai 2,3 T dari APBA, belum lagi dari APBN, APBK bahkan dari APBG
“Sangat disayangkan jika yang diterima publik hanya sebatas seruan semata, sementara upaya pencegahan penyebaran masih minim dilakukan. Seharusnya ruang-ruang publik mulai dari instansi pemerintahan, bank-bank, dan lain-lain sudah dilakukan sterilisasi dan disinfektan secara rutin,”ungkap Pegiat Media sosial Refan kumbara Pulo Surudoeng
Jika pemerintah berpikir menunggu lonjakan korban hingga ribuan baru mengoptimalkan pencegahan “Apakah semua ruang publik harus ditutup karena banyak yang terpapar Covid-19 terlebih dahulu baru sterilisasi dilakukan.
Ingat pak Plt. mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum nasi menjadi bubur, maka langkah-langkah kongkret untuk mengantisipasi penyebaran dan memutus mata rantai covid-19 harus dilakukan dengan maksimal,” tegas Refan kumbara,”
“langkah sterilisasi ruang publik dan upaya menyediakan hand sanitizer, faceshield dan sebagainya harus dilakukan pemerintah, bukan cuma disosialisasikan saja. Refan Kumbara menilai langkah sterilisasi ruang publik dan upaya menyediakan hand sanitizer, faceshield dan sebagainya harus dilakukan pemerintah, bukan cuma disosialisasikan saja.
Apalagi kabarnya jika banyak korban maka banyak uang yang dicairkan katanya sampai 150 jutaan/orang. Kalau dilihat tingkat efesiensi maka memutus mata rantai penyebaran jauh lebih efektif ketimbang mengobati korban yang berjatuhan. Ini sama saja membiarkan rakyat terpapar untuk mendapatkan anggaran yang besar, kalau pembiaran itu benar maka itu sungguh kelewatan.
“Pemerintah Aceh berupaya maksimal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan larangan bahkan kita sanksi. Ucapan pemerintah Aceh untuk mensterilkan dan memutus mata rantai masih sebatas himbauan, lantas pantaskah dipaksakan dengan Pergub sanksi masyarakat yang tidak mengikuti protokoler.
“Apa lagi selama ini cuma sebatas itu dan surat lempar bola dari pemerintah Aceh lempar tanggung jawab dari kabupaten ke kecamatan lalu dari kecamatan ke gampong, Apa cuma seperti itu yang dapat dilakukan dengan anggaran yang cukup besar untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 tersebut,”ujarnya
Masih kata Refan kumbara, masyarakat tetap bisa beraktivitas normal atau minimal semi normal di ruang-ruang publik asalkan sterilisasi berkala dilakukan dengan optimal.
“Jika pembiaran dilakukan, maka ruang publik termasuk instansi pemerintahan akan lumpuh. Jika itu terjadi maka pelayanan publik pun akan mati. Maka yang harus dilakukan bagaimana menjamin ruang-ruang publik steril sehingga tetap bisa optimal melayani kebutuhan publik. Yakinlah, kehadiran Plt Gubernur dan para pimpinan daerah untuk menjawab kegundahan akan sangat dirindukan rakyat.
Pemerintah juga tidak menggunakan Cairan pembersih lantai atau cairan pemutih baju di ruang publik Dianjurkan pemerintah tidak juga menggunakan cairan wipol dan baclyne untuk di ruang publik, selain cairan itu menempel lama juga menimbulkan aroma yang tak sedap serta berdampak ke kulit.
Tempo hari, kami lihat ada beberapa instansi pakai wipol dan backlyn, sehingga ada masyarakat mual mencium aromanya, apalagi aroma itu bertahan sangat lama, dan sangat berkemungkinan menyentuh kulit.
“Inikan seperti mencegah penyebaran tapi menimbulkan dampak lainnya. Apakah karena untuk asal ada saja, atau karena ingin cari keuntungan lebih, kita tidak tau, yang jelas penggunaan Cairan pembersih lantai atau cairan pemutih baju itu sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan. Jadi, pemerintah diminta untuk melakukan sterilisasi dengan juga tetap melihat tingkat kenyamanan dan keamanan warga,”pungkasnya,”(***)
