PADANG,beritaLima.com – Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Padang, Zulhardi Z.Latif menyatakan sangat kecewa atas laporan dan pengakuan yang disampaikan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang terkait pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menjadi program di dinas terkait namun tidak terealisasikan. Malah terjadi Silpa hingga Rp20,8 miliar pada Oktober 2017 ini.
Zulhardi Z. Latif mengatakan, ada satu Pokirnya yang berada pada paket 9 nomor 17 yang berlokasi di RW 1 menuju RW 3 (pengerasan jalan, red) di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji. Anggarannya telah dimasukkan dan menjadi program di DPRKPP dan sudah ditenderkan.
“Dari hearing kita kemarin bersama dinas terkait dikatakan untuk paket 9 No 17 ini sudah dilaksanakan. Namun kenyataannya tidak ada sama sekali. Jangankan satu truk kerikil masuk ke lokasi, satu kerikil saja tidak sampai ke lokasi tersebut,” ujar Zulhardi yang lebih akrab disapa Buya ini, Selasa (24/10/2017).
Zulhardi mempertanyakan, apakah dipindahkan ke tempat lain atau bagaimana. Kalau dipindahkan ke lokasi lain, itu kan tidak masuk dalam perencanaan yang sudah dibahas. OPD terkait juga tidak bisa seenaknya memindahkan begitu saja tanpa persetujuan terlebih dahulu.
“Apalagi sekarang ini sudah e -planing. Jadi, kegiatan atau program itu sesuai dengan yang telah diusulkan tidak boleh naik di jalan. Tidak benar seenaknya saja jika dipindah-pindahkan apa yang telah disepakati dalam pembahasan yaitu yang akan dilaksanakan. Tidak seenaknya main pindahkan saja,” pungkasnya.
“Kalau tidak dilaksanakan, uangnya dikemanakan? Apakah dikembalikan? Jika iya, berarti kan program di paket 9 No 17 itu jelas belum dilaksanakan. Kenapa dikatakan sudah. Ini jelas-jelas disampaikan dalam hearing komisi III bersama empat OPD kemarin, yakni Dinas PU, DPRKPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan Kota Padang,” sebutnya.
Menurutnya, itu hanya baru satu paket nomor 9 saja yang baru ketahuan. Sementara, ada 1 hingga 13 paket. Juga diketahui di paket 11 terjadi gagal tender, sementara di sana ada anggaran sekitar Rp2,8 miliar.
Zulhardi juga mengungkapkan, untuk bulan Oktober ini saja, di DPRKPP sendiri sudah terjadi Silpa Rp20,8 miliar. Apalagi nanti di Desember 2017, bisa saja meningkat menjadi Rp40 miliar yang tidak terselesaikan. Hal itu tentu sangat disayangkan sekali. Sementara DPRD telah menganggarkan dan itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Apalagi masyarakat tentunya sudah berharap-harap seperti drainasenya untuk diperbaiki, jalan lingkungan, betonisasi dan segala macamnya.
Komisi III, kata Zulhardi, sudah meminta DPRKPP untuk segera menyerahkan seluruh daftar paket 1 sampai 13 tersebut untuk diawasi satu-persatu. Dewan tidak mau dibohongi lagi seperti kejadian pada paket 9 nomor 17 yang katanya sudah dilaksanakan namun nyatanya nihil, katanya.
“Ini hanya baru satu objek saja yang baru ketahuan. Bisa saja terjadi pada paket-paket yang lainnya, pada pokir-pokir anggota dewan yang lainnya yang anggarannya sudah masuk di OPD terkait. Nantinya letak data dari paket-paket ini akan kita serahkan pada anggota dewan di Dapil mereka masing-masing untuk melakukan pengecekan pada paket-paket ini, apakah sudah dikerjakan apa belum,” tambah politisi Golkar itu.
Tidak hanya pokir, dewan juga akan mengawasi seluruh program Pemko yang bisa saja tergabung dalam paket 1 hingga 13. Ia minta OPD terkait tidak main-main karena itu adalah uang rakyat yang digunakan untuk membangun Kota Padang lebih baik lagi.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana. Ia minta DPRKPP harus segera merealisasikan pengerjaan betonisasi jalan lingkung yang anggarannya dari pokir-pokir anggota dewan. Ia melihat saat ini persoalan jalan melalui pokir dewan banyak yang belum tuntas dan selesai, sehingga kekecewaan warga terhadap anggota dewan muncul akibat persoalan ini.
“Jangan kami yang disalahkan dan jadi kekecewaan masyarakat. Kepada Pemko Padang melalui pihak terkait harus segera menyelesaikan hal ini,” tegas Wahyu yang juga Ketua DPD Golkar Padang itu.
Sementara, Norman, Kabid Perumahan DPRKPP Kota Padang saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan, untuk paket – paket pengerjaan di DPRKPP masih ada yang sedang berjalan dan enam paket terkontrak pertama sudah selesai pengerjaannya. Untuk yang di Kelurahan Korong Gadang disebutkan sudah selesai pelaksanaannya. Sementara Silpa yang disebut sebesar Rp20,8 miliar itu, kata Norman, bukanlah sebanyak itu.
“Kemarin saat hearing itu hanya baru hitungan – hitungan kasarnya saja. Tidak ada Silpa sebesar itu,” ungkapnya.
(rki)
