PAMEKASAN, Beritalima.com| Akhir -akhir ini kabupaten Pamekasan sedang mengalami krisis anggaran. Namun tidak berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura.
Bagaimana mungkin ditengah ke marutnya perputaran APBD kabupaten Pamekasan tanun ini 2025 yang berupaya distabilkan dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini.
Malah anggota dewan kabupaten Pamekasan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas sebesar Rp 410.354.000 hanya untuk belanja seragam anggota dewan.
Abdus Salam Marhaen mantan Aktivis Pamekasan, menilai anggaran yang dialokasikan dengan nilai fantastic tersebut tak masuk diakal, dan terkesan pemborosan anggaran APBD.
“Jelas pemborosan anggaran APBD. Dan manfaatnya untuk masyarakat apa,”ucap kepada Media ini. Minggu ( 19 Oktober 2025), pagi melalui sambungan WhatsApp.
Lanjut Marhaen sapaan akrabnya menjelaskan, dengan adanya pembelanjaan Seragam tersebut tidak hanya satu jenis. Tercatat ada Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH), serta berbagai atribut pelengkap lain. Mekanisme pengadaan dilakukan melalui E-Purchasing dan diwajibkan menggunakan produk dalam negeri tersebut.
“Hal ini sangat merugikan masyarakat Pamekasan. Kita tau sendiri masih banyak pekerjaan lainya yang perlu dikedepankan dari pada membuat seragam dewan itu. Ini jelas lebih mementingkan gaya hidup pribadi. Bukan untuk kepentingan umum,”
“Contohnya jalan umum kabupaten Pamekasan banyak yang rusak dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa anggota dewan itu tidak melihat jeritan rakyat kok malah membuat Seragam baru,”lanjutnya.
“Untuk ketua Dewan DRPD Pamekasan Ali Masykur, harus bertanggungjawab atas hal ini. Kami menolak keras. Jika hal ini tak segera digagalkan ataupun dialokasikan ke perbaikan jalan. Kami akan turun jalan,”tukasnya Marhaen.
Perlu diketahui Dana jumbo tersebut diambil dari empat mata anggaran berbeda dalam APBD Pamekasan 2025, dengan kontrak pengadaan berlaku mulai Februari hingga Desember.
Hingga berita ini dinaikkan tim media terus berupaya untuk meminta konfirmasi kepada ketua DPRD kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini Ali Masykur untuk memper imbang isi berita di atas.(AN-KR).
