Jayapura, Berita lima.com – Gubernur Papua Lukas Enembe secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan yang meminta Presiden Jokowi serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menarik Kapolda Papua dari tugasnya.
Pernyataan Lukas Enembe menyusul situasi Kamtibmas di Papua pasca Pilkada Serentak yang dianggap tidak kondusif. Menurut Enembe, salah satu penyebab situasi panas di Papua lantaran kepolisian ikut bermain di dalam Pilkada.
“Kepolisian sudah terlalu jauh ikut campur urusan Pilkada. Saya minta Presiden dan Kapolri untuk tarik Kapolda Papua,” ujar Enembe ketika diwawancara wartawan.
Ia menngatakan ada lima Kabupaten di Papua yang bermasalah dalam Pilkada Serentak lalu, di antaranya Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Intan Jaya.
“Kabupaten Jayapura misalnya kepolisian memeriksa setiap KPPS, atas dasar apa polisi periksa KPPS?” sambung Enembe.
Ia juga menuding Bawaslu dan KPU Kabupaten Jayapura memiliki kepentingan dalam merekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 Distrik.
Alasan ini, kata dia, karena dalam pengamatannya Pilkada sudah berjalan baik dan tanpa gangguan yang berarti. Sehingga rekomendasi PSU yang mendapat pengawalan aparat keamanan dianggap tidak perlu dilakukan.
“PSU uang dari mana? PSU itu mahal, kita tidak ada uang. Jadi berhenti dengan kegiatan ini (PSU)” katanya.
PSU diakui tidak akan memberikan dampak signifikan jika masyarakat dan paslon yang bertanding dalam Pilkada belum memiliki jiwa besar menerima kekalahan.
“Yapen sudah dilakukan PSU tapi tetap bermasalah juga,” katanya. (MT)
