Oleh : Danu Budiyono
Pengamat Sosial Politik di Banyuwangi
Karena politik didefenisikan sebagai alat tujuan, maka dalam prosesnya sering terjadi aktivitas transaksional antara kelompok kepentingan baik di internal parpol itu sendiri maupun lembaga mitra
Pertukaran kepentingan antara individu tidak jarang memicu benturan dan konflik antar sesama baik di legeslatif, eksekutif bahkan yudikatif. adanya bupati dan wakil berantem karena kurang singkron atau adanya okmun penegak hukum yang mengekor ke penguasa) dan lain lain, Sehingga dalam proses pembuatan keputusan sering sekali ditemukan kesepakatan yang tidak bulat. Karena masing-masing pihak berorientasi untuk mempertahankan tujuan golongan, kelompok atau pribadinya sendiri.
Ketika muncul kesepakatan hal tersebut hanya karena pihak minoritas kalah dengan kelompok mayoritas termasuk politisi perempuan selaku kelompok minoritas.
Adapun kalau kita lihat di internal parpol adalah sang ketualah yang dominan mayoritas. Oleh karena itu dalam prosesnya tindakan transaksional adalah cara untuk mengatasi benturan tersebut.
Bahkan mengarah ke otoriter, yang mana kehendaknya atau maunya yang harus dituruti, bahkan tindakan ini menggunakan segala cara, Setidaknya itulah yang saya alami sendiri ketika dulu masih bergabung dengan Salah Satu Partau.
Diinternal parpol kalaupun ada kader yang tidak nurut atau loyal, bakal dikenakan sanksi, Setidaknya kita ambil contoh konflik internal salah Satu Partai baru baru ini di banyuwangi yang masih menghangat hingga saat ini.
sangat kentara sekali bagaimana pimpinan partai menggunakan hirarki kekuasaannya untuk menyingkirkan atau memarkirkan kadernya sendiri yang dianggap kurang loyal, atau tidak sesuai kepentingan partainya atau pimpinan partainya, Baik jalan menuju pileg 2019 atau jalan kepentingan lain, misal kepentingan untuk pilkada mendatang, Atau mungkin saja tidak mau didalam tubuh partai ada matahari kembar.
Mari kita lihat yang terjadi baru baru ini, Setelah kadernya, diparkir dengan dorongan kekuatan suara mayoritas partai baik dari fungsionaris kabupaten maupun dari pengurus kecamatan, Dan proses pun berlanjut dengan pleno, yang berkepanjangan hingga kini, bahkan
Ada juga Salah satu kader partai yang duduk di DPRD banyuwangi pun telah diajukan pergantian.
Benar sekali itu adalah konflik internal, itu adalah rumah tangga partai itu sendiri, Namun namanya partai adalah milik publik (milik rakyat/konstituen) bukan orang perorang. Maka sudah wajar konsituen yang bersangkutan juga ikut ikutan, Bahkan publik banyak yang prihatin, kenapa sesama satu baju tidak duduk bareng sambil ngopi.
Nah yang terjadi dsini lagi lagi politik transaksionallah yang dikedepankan, Bukan lagi mementingkan kepentingan partai.
Bukankah suara Partai itu suara rakyat.?
Dengan perseteruan kepentingan pribadi itu, kita smua bisa berkaca lebih jelas dan jernih lagi.
Itulah politik, itulah bagian dari demokrasi, Selalu kepentingan yang dikedepankan..!
