JAKARTA, Beritalima.com– Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Arkanata Akram menilai, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama dinikmati rakyat khususnya di daerah pinggiran dan perbatasan seperti di Kalimantan Utara (Kaltara), sesuai Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
“Jadi, meski susunan Kabinet Indonesia Maju ini disebut-sebut mengejutkan, kita mesti optimis untuk memberikan kesempatan mereka bekerja untuk rakyat sesuai visi presiden dan wakil presiden,” tegas Arkanata.
Hal itu disampaikan Arkanata dalam diskusi “Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa” bersama Arya Fernandez (CSIS), dan Bhima Yudhistira (INDEF) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Ketika Pak Nadiem Makarim sukses membangun Gojek, lalu Presiden Jokowi mengapreasisinya sebagai Mendikbud RI, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Yasin Limpo yang sukses menangani masalah pangan dan diberikan jabatan Menteri Pertanian, dan lainnya diharapkan produktif dalam bekerja.
“Presiden sudah mempertimbangkan potensi dan progres kerja seseorang dan menjadikannya menteri di kabinet, kita apresiasi. Berpikir negatif justru tak akan menjadikan orang produktif. “Kita lihat potensi dan kekayaan bangsa ini. Soal apakah nanti akan ada reshuffle, serahkan ke Presiden Jokowi,” ungkap dia.
Namun, Bhima Yudhistira menilai masuknya Gerindra ke kabinet Jokowi – Amin justru akan menjadi beban pemerintah, karena platform politiknya berbeda. Sehingga, Jokowi seolah hanya ingin mengakomodir semua. Padahal, ancaman resesi ekonomi global diprediksi terjadi tahun 2020.
“Kabinet yang obesitas akan menjadi penyakit. Kasihan Sri Mulyani, karena Airlangga Hartarto selama menjadi Menteri Perindustrian kinerjanya buruk, malah diangkat lagi sebagai Menko Perekonomian. Bagaimana 100 hari ke depan?” kata Bhima.
Arya menyebut sama jika tak perlu mengakomodir semua kemauan partai koalisi maupun non koalisi. Mengingat di periode keduanya ini, Jokowi dihadapkan pada kondisi yang kurang menggembirakan. “Ada RUU KPK yang kontroversial, demo mahasiswa, kerusuhan lokal Papua, dan lain-lain,” jelas dia.
Karena itu, Arya yakin jika dalam 100 hari atau di tahun pertama ada menteri yang tidak mencapai target, akan ada reshuffle kabinet. Pada periode sebelumnya Jokowi melakukan reshuffle tiga kali (2015, 2016, dan 2018). “Reshuffle karena Jokowi tidak happy dengan kinerja kabinetnya,” demikian Arya Fernandez. (akhir)
