JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI, Ir H M Nasim Khan mengapresiasi Badan Usaha Negara (BUMN) yang telah memberikan pendapatan ke negara dalam bentuk dividen Rp 377,8 triliun dan pajak Rp 1.518,7 triliun periode 2010-2019.
Namun, ungkap Nasim melalui keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (18/2), sumbangan BUMN baik dalam bentuk deviden serta pajak pada negara itu belum cukup ideal dan membahagiakan.
Soalnya, kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Jawa Timur tersebut, dari 142 perusahaan plat merah itu, masih banyak yang mengalami kerugian. Dia mengapresiasi BUMN yang sudah setor dividen ke Negara Rp 377,8 triliun dan penerimaan pajak BUMN 2010-2019 Rp 1,518,7 triliun.
“Apa, jumlah itu dianggap ideal atau belum mencapai target dan apakah ini penerimaan pajak yang membahagiakan? Menurut saya, tentu saja belum ideal dan belum membahagiakan kalau dilihat dari jumlah BUMN yang dimiliki,” kata Nasim Khan.
Dijelaskan, dapat dikatakan ideal dan membahagikan apabila 142 BUMN tersebut sudah memberikan pendapatan yang sesuai dengan target dan memberikan pajak yang maksimal serta tidak ada perusahaan yang masih mengalami kerugian,” sambung politisi kelahiran Situbondo, 10 Juni 1975.
Menurut Wakil rakyat asal Dapil III Provinsi Jawa Timur (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini, tercatatat pendapatan yang diraih dari seluruh BUMN hingga akhir November 2019 mencapai Rp 210 triliun, tepatnya, 76 persen dari total Rp 210 triliun dan hanya disumbangkan dari 15 perusahaan BUMN. “Perusahaan lain belum optimal,” jelas dia.
Diketahui, sejumlah perusahaan Plat merah masih mengalami kerugian di tahun 2019. Diantaranya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).
Untuk itu, wakil rakyat dari partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut meminta kepada Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi agar perusahaan BUMN bisa memperoleh hasil maksimal.
“Kementerian BUMN harus lebih bekerja keras lagi untuk memaksimal BUMN-BUMN agar lebih optimal lagi dan dalam memberikan laba yang lebih banyak lagi ke Negara,” ujar dia.
Target Deviden BUMN 2021
Disinggung soal patokan target nilai deviden BUMN 2021 Rp 26,1 triliun, Nasim mengakui hal tersebut sangat wajar. “Soalnya, saat ini, semua sektor usaha mengalami dampak penurunan akibat wabah pandemi virus Corona (Covid-19) karena masa pandemic adalah saat yang berat untuk bisa bertahan dilevel aman,” kata dia.
Nasim optimis, BUMN bisa mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Apalagi, Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan pengusaha yang berpengalaman.
“Semoga Pandemi tidak menjadi suatu hambatan bagi BUMN-BUMN untuk terus berkarya dan berprestasi untuk menciptakan strategi-strategi yang handal dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini lagi memprihatinkan,” papar Nasim.
Dia berharap, BUMN Indonesia terus bekerja lebih baik dan mempunyai inovasi yang terupdate dengan kondisi saat ini untuk mendongkrak laba perusahaan lebih optimal. Sebagai mitra Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI telah memberikan dukungan kepada perusahaan plat merah dalam bentuk kebijakan dan anggaran.
“Dimasa pandemi, kami dari Komisi VI DPR RI sudah melakukan agenda rapat kerja dengan Menteri BUMN terkait adanya tambahan anggaran kepada BUMN yang terdampak pandemi. Tahun lalu Pemerintah menyuntik dana Rp 75,94 triliun untuk beberapa perusahan di bawah Kementerian BUMN),” kata dia.
Diketahui, realisasi investasi pemerintah kepada BUMN sepanjang 2020 mencapai Rp 75,94 triliun. Dari total itu, Rp56,288 triliun dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), Rp19,65 triliun berupa pinjaman Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan dalam bentuk PMN diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun, PT Hutama Karya Rp 3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp700 miliar, LPEI Rp 5 triliun dan dukungan PMN non tunai kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI/Persero) Rp 268 miliar. (akhir)
