JAKARTA, beritalima.com – Okky Asokawati Politisi PPP DPR RI pada Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, mengangkat ketimpangan peluang dan mempersempit ketrimpangan sosial, karena saat ini pemerintah sedang memikirkan tentang fondasi karakter bangsa untuk pembangunan bangsa.
“Ketimpangan bisa saja datang dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan, karena sudah terlihat anak-anak cebol banyak yang tidak sesuai dengan usianya,” terang Okky, Rabu (24/8/2016) di ruang rapat komisi IX DPR RI.
Lebih lanjut ditegaskan Okky terhadap pelayanan yang baik untuk penyakit yang dialami lansia, nantinya akan menambah jumlah penduduk lansia, bila tidak diberikan pelayanan yang baik. Apalagi soal akses ketimpangan, dia mengakui punya informasi, dimana di Kalimantan Barat ada salah satu rumah sakit yang harus ditempuh memakan waktu 1,5 jam. Ini akan terjadi ketimpangan yang lebar bila ketimpangan itu tidak dikecilkan.
“Soal vaksin palsu karena peluang dari Badan POM yang dipangkas. Hal ini terjadi dimungkinkan perebutan kewenangan antara Direktur Bina Farmasi dengan Direktur Badan POM,” tuturnya.
Hal lain disoroti Okky, anggota Komisi IX DPR RI, menyoroti penyelenggara haji, dalam hal ini Kementerian Agama. Dalam penyelenggaraan haji tahun ini menurutnya, belum ada kerjasama antar lintas sektoral yang baik, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Kedua lembaga itu masih bersikap ego sektoral.
Ironis didepan Menkes, Okky menyampaikan blak-blakan mengenai kesiapan sarana dan preasarana lengkap yang disiapkan Kemenkes. Sedangkan Kemenkes hanya menyediakan tenaga kesehatan dan obat-obatan.
“Ketika kita berbicara ibadah haji maka harus ada perangkat lain yang harus dipersiapkan agar ibadah calon haji bisa berjalan dengan baik. Seperti misalnya ambulans atau bus terbuka yang bisa dilakukan untuk wukuf bagi mereka yang tidak bisa berjalan. Kami melihat ini masih kurang,” pungkasnya.
Oleh karena itu, ditambahkan politisi F-PPP, pihaknya meminta agar Kemenkes melakukan sesuatu yang tidak seperti biasa. Kemenkes perlu berkoordinasi dengan Kemenag, agar ibadah haji tidak hanya sekedar menyiapkan tenaga kesehatan, tetapi ada hal terkait dari segi sarana dan prasarananya.
Sementara, terkait penyelenggaran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Okky mengkritisi mengenai tidak samanya klaim pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan, karena dilihat berdasarkan jenis rumah sakitnya.
“Saya tidak mengerti soal ini. Makanya saya meminta penjelasan dari Menkes kenapa klaimnya berbeda setiap rumah sakit, padahal alat dan tindakan yang dilakukan setiap rumah sakit sama saja,” tukasnya.
Selain itu menurut Okky, ternyata klaim BPJS Kesehatan ini menerima kurang lebih 38 juta klaim tetapi yang bisa dibayar oleh BPJS Kesehatan hanya 50 persen. Artinya ini ada sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena pasien harus membayar dengan biayanya sendiri penyakitnya ini.
“Kami juga meminta penjelasan dari Kemenkes mengapa hanya 50 persen klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Apakah itu terkait verifikator yang tidak kompeten atau justru terkait pasien yang belum menyelesaikan data-data atau formulir yang harus terselesaikan. Harus dicarikan solusinya,” tegasnya.
Politisi asal dapil DKI Jakarta itu menegaskan, karena jika hanya 50 persen yang diklaim, ini artinya rakyat lagi yang kesusahan, ketika harus membayar klaim tersebut. dedy mulyadi
