Politisi PPP DPR RI Terenyuh Melihat BKPM Dikasih Anggaran Terlalu Kecil

  • Whatsapp

JAKARTA, beritalima.com – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM, AA. Ngurah Puspayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Menteri BUMN dan Kepala BKPM Thomas Lembong mengadakan Rapat Kerja dengan Anggota Komisi VI DPR RI yang berlangsung di ruang rapat Komisi VI DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (21/09).

Lebih lanjut pada Raker itu, anggota Komisi VI DPR RI Iskandar D. Syaichu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, khawatir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengundurkan diri karena tidak mampu mencapai target investasi. Sebab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, BKPM hanya mendapat anggaran sebesar Rp524,5 miliar. Jumlah ini dinilai terlalu kecil untuk mengejar target realisasi investasi sebesar Rp631,5 triliun.

“Kan ini kondisinya Rp524 miliar dengan harapan target Rp600 triliun ini berat. Khawatirnya dikasih target tinggi-tinggi malah tidak tercapai seperti pak Dirjen Pajak mengundurkan diri,” ujar Iskandar Politisi PPP DPR RI Dapil Jatim X..

Ia pun mengkritisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena memberi anggaran yang kecil kepada otoritas pengelola investasi tersebut. Iskandar khawatir peristiwa mundurnya Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Sigit Priyadi akan terulang lagi.

“Saya ingin ke BKPM, terus terang ada bu Ani (Menteri Keuangan), saya kok terenyuh dengan anggaran BKPM yang sangat kecil. Bapak hanya dapat Rp524 miliar. Sementara BKPM harus mencari dana dari investor Rp631,5 triliun. Itu nilai investasi yang bapak cari dengan anggaran yang didapat tidak sampai 0,05 persen,” imbuhnya.

Untuk itu, dia meminta kepada mantan Menteri Perdagangan tersebut untuk berani buka suara perihal anggaran yang diterima, apakah cukup untuk memenuhi target yang dibebankan.

“Saya tidak tahu apakah BKPM bisa memenuhi target besar itu. Saya mau pak Thomas buka-bukan dengan anggaran kecil itu bisa tidak? Buka-bukaan saja pak biar bu Menkeu tahu,” tegasnya. dedy mulyadi

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *