JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengingatkan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru.
Soalnya, kata Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Menkop UMKM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, mencetak uang baru mendorong inflasi tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli.
“Saya pikir pemerintah harus hati-hati dalam rencana untuk mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi sehingga rakyat akan semakin kehilangan daya beli,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jum’at (1/5)
Seperti diketahui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No: 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.
Badan Anggaran DPR RI juga mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus Corona atau Covid-19. Badan Anggaran melihat perlu pembiayaan yang besar untuk mengatasi pandemi virus Corona baik penanganan kesehatan maupun dampak ekonominya.
Syarief Hasan menyarankan Pemerintah Jokowi untuk membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran pembangunan Ibu Kota Baru (IKB) dalam usaha membantu mengurangi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru dibatalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar,” kata Syarif Hasan yang juga anggota Komisi I DPR RI ini.
Syarief mengatakan Perppu No: 1/2020 sebaiknya diganti dengan UU APBN Peribahan 2020. “Kami menolak Perppu No: 1/2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN Perubahan,” demikian legislator Dapil Provinsi Jawa Barat tersebut. (akhir)
