JAKARTA, Beritalima.com– Dalam kondisi Indonesia kelebihan pasokan listrik seperti sekarang, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah berencana untuk mengimpor listrik guna memenuhi kebutuhan di beberapa wilayah di tanah air.
“Saya meminta Pemerintahan Jokowi tidak memilih opsi impor listrik untuk memenuhi kebutuhan di beberapa wilayah. Saran saya, Pemerintah membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata,” kata politisi senior di Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin (8/2).
Hal tersebut dilontarkan Mulyanto menanggapi dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang sedang dibahas DPR RI bersama dengan Pemerintah.
Menurut Mulyanto, impor listrik harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab, terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti saat ini, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga. “Tahun lalu kita mengimpor listrik dari Serawak 110 MW. Tahun ini, rencana impor untuk wilayah Kalimantan Barat masih akan berlanjut.”
Secara nasional Indonesia surplus listrik lebih dari 30 persen dan program pembangunan pembangkit 35.000 MW terus berlanjut. “Itu artinya pasokan listrik kita sudah cukup, bahkan berlebih. Yang dibutuhkan bagaimana tingkat pemerataan listrik berbasis territorial. Menjadi aneh kalau secara nasional kita surplus, sementara ada wilayah kita yang justru mengimpor listrik,” ujar Mulyanto.
Ditambahkan, keinginan Pemerintah untuk tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021-2030 mencerminkan startegi ketahanan energi Indonesia lemah. Itu bukan hanya membuat bangsa ini terus bergantung kepada pasokan listrik negara tetangga tetapi juga menambah defisit transaksi berjalan sektor energi.
Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini meminta Pemerintah bekerja ekstra dalam memberikan pemerataan listrik buat warga, sesuai dengan fungsi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Karena itu, membangun jaringan listrik yang menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia menjadi sangat penting sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah kekurangan listrik dapat dijembatani.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini menolak alasan Pemerintah melakukan impor karena harga impor lebih murah dibanding memproduksi listrik sendiri. Selain itu pilhan sumber energinya untuk pembangkit di wilayah terpencil sangat terbatas.
Sebab itu, Mulyanto mendesak Pemerintah lebih serius mengembangkan pembangkit listrik dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya gas atau pembangkit tenaga surya. “Jangan terlena dengan impor,” tegas dia.
Mulyanto mengatakan, meski membangun pembangkit listrik sedikit mahal tetapi hal itu bakal menyerap tenaga kerja lokal dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menguatkan kemandirian bangsa. (akhir)
