TULUNGAGUNG, beritalima.com- Guna antisipasi Berbagai bentuk gangguan kamtibmas, Polres Tulungagung bersama jajaran menggelar simulasi Sispamkota Ops Mantap Brata Semeru 2023 – 2024 dalam rangka Pengamanan Rangkaian Tahapan Pemilu 2023 – 2024 yang digelar Polres Tulungagung.
Simulasi mulai dari aksi unjuk rasa, kericuhan warga di TPS, penculikan ketua KPUD, hingga aksi masa pendemo yang berhadapan dengan aparat keamanan terjadi di depan halaman kantor Pemkab Tulungagung, Jumat (13/10/2023).
Namun berbagai aksi tersebut, akhirnya dapat dikendalikan oleh petugas keamanan hingga situasi kembali aman dan kondusif.
“Ini merupakan bentuk kesiapan TNI, Polri dan Pemkab Tulungagung dalam mengamankan Pemilu serentak nanti dan mengamankan Kabupaten Tulungagung dari gangguan kamtibmas lainnya,” terang Kapolres Tulungagung AKBP Teuku Arsya Khadafi.
Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga situasi Kabupaten Tulungagung, agar tetap aman, nyaman dan tentram.
Terkait pemetaan titik – titik kerawanan di lokasi TPS, pihaknya telah mengklasifikasikan mulai dari yang rawan, sangat rawan, dan aman serta kurang aman dan kurang rawan.
Untu pemetaannya, Kapolres juga telah mensinergikan dengan pihak TNI dan Pemkab serta stakeholder terkait lainnya.
“Sudah kita petakan, namun secara umum kabupaten Tulungagung masih termasuk dalam kondisi yang aman,” tambahnya.
Adapun potensi ancaman gangguan yang diantisipasi antara lain, adanya sabotase dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan jalannya Pemilu, gangguan distribusi logistik Pemilu, Pileg dan Pilkada.
“Yang paling rawan adalah adanya pengerahan masa yang mungkin memaksakan terkait keputusan yang dianggap tidak sesuai dan ini akan menyebabkan situasi kehidupan di Tulungagung tidak bisa berjalan seperti biasanya,” sambungnya.
“Dalam pengamanan nanti, kita melibatkan 360 personel dan itu nanti juga dibantu dari pihak TNI dan Pemda,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung mengatakan, pihaknya siap mendukung apa yang dilakukan Polres Tulungagung dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten.
“Yang jelas kita dari Pemerintah Daerah sangat mendukung kepolisian dalam mewujudkan keamanan di wilayah Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.
Terkait netralitas ASN, pihaknya juga sudah menyampaikan, ASN harus netral karena itu merupakan kewajiban.
“ASN harus netral, bilamana ada yang melanggar akan kita lakukan sanksi, bisa berupa sanksi administrasi maupun sanksi lainnya,” pungkasnya.(Dst).
