JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah langkah dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) yang mengakibatkan terus bertambahnya kasus positif wabah yang mulai berjangkit di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut.
Penilaian tersebut dilontarkan anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Facho menanggapi terus bertambahnya positif virus Corona di tanah air setelah Jokowi menetapkan ‘New Normal’ sejak beberapa pekan silam.
Keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Jumat (10/7) petang, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) partai berlambang ‘Bintang Mercy’ tersebut menyebutkan, Pemerintahan Jokowi telah salah mengambil kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 sehingga terus bertambahnya kasus positif virus Covid-19.
Irwan mengatakan, 26 Mei 2020 Pemerintahan Jokowi telah diingatkan agar tidak memberlakukan kebijakan kenormalan baru atau ‘new normal’ secara terburu-buru. “Bahkan waktu itu saya katakan, new normal bentuk kekalahan perang Pemerintahan Jokowi melawan Covid-19,” ujar Irwan.
Menurut legislator yang membidangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan transportasi tersebut, seharusnya Jokowi menerapkan ‘new normal’ ketika Pemerintah sudah berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di berbagai daerah dan melewati puncak kasus.
“Apa yang terjadi pada hari ini, di mana angka positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, telah menunjukkan langkah new normal yang diambil pemerintah adalah blunder buat rakyat dan negara,” papar legislator dari Dapil Kalimantan Timur itu.
Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak tepat, kata Irwan, bukan hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menekan perekonomian nasional yang terus merosot, bahkan daya beli masyarakat tampak semakin melemah.
“Hal tersebut tentu menjadi warning bagi Pemerintah Jokowi agar jangan lagi keliru dan lalai dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai dengan undang-undang,” ujar Irwan.
Diingatkan Irwan, Pemerintah Jokowi jangan dan tidak boleh berlindung di balik alasan agar rakyat mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah semata. “Harus ada tindakan yang konkret dan tegas dari Pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tanah air,” jelas Irwan.
Kamis (9/7), jumlah pasien positif Covid-19 bertambah 2.657 pasien, atau secara total mencapai 70.367 orang.
Delapan provinsi tercatat dengan penambahan kasus terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. (akhir)
