Acèh, Beritalima.com ( Puluhan warga korban banjir bandang dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bireuen beberapa hari lalu.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan pascabencana yang hingga kini belum memberikan kepastian bagi para korban.
Para pengungsi diketahui masih bertahan hidup di bawah tenda darurat di sekitar lokasi kantor bupati setelah melakukan aksi tersebut.
Menurut informasi yang diterima oleh Direktur Koalisi Non – Governmental Organization (NGO) HAM Aceh, para demonstran merupakan korban banjir bandang yang belum mendapatkan penanganan layak dari pemerintah daerah.
“Menyikapi hel tersebut, Direktur NGO HAM Aceh, Khairil, mengatakan keprihatinannya terhadap kondisi para pengungsi yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bireuen seharusnya tidak menjadikan para korban sebagai objek kepentingan politik.
“Kita berharap pemerintah kabupaten Bireuen jangan menjadikan korban banjir sebagai korban politik,” ujar Khairil.’ 23 Maret 2026.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti kondisi para pengungsi yang masih bertahan hingga saat ini.
Khairil menyoroti fakta bahwa para korban bahkan harus merayakan Hari Raya Idul fitri di bawah tenda pengungsian.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah Bireuen dalam menangani dampak bencana. Banjir.
Ia juga mengajak semua pihak untuk merenungkan nasib para korban yang telah mengalami bencana alam, namun belum mendapatkan kepastian bantuan.
“Jangan sampai mereka yang sudah menjadi korban bencana alam, kembali menjadi korban karena kepentingan politik, apa lagi tidak lama lagi Anak anak juga sudah mulai maPotret Pilu Korban Banjir Bandang, Empat Bulan Tanpa Kepastian
Acèh, Beritalima.com ( Puluhan warga korban banjir bandang dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bireuen beberapa hari lalu.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan pascabencana yang hingga kini belum memberikan kepastian bagi para korban.
Para pengungsi diketahui masih bertahan hidup di bawah tenda darurat di sekitar lokasi kantor bupati setelah melakukan aksi tersebut.
Menurut informasi yang diterima oleh Direktur Koalisi Non – Governmental Organization (NGO) HAM Aceh, para demonstran merupakan korban banjir bandang yang belum mendapatkan penanganan layak dari pemerintah daerah.
“Menyikapi hel tersebut, Direktur NGO HAM Aceh, Khairil, mengatakan keprihatinannya terhadap kondisi para pengungsi yang dinilai masih jauh dari kata sejahtera.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bireuen seharusnya tidak menjadikan para korban sebagai objek kepentingan politik.
“Kita berharap pemerintah kabupaten Bireuen jangan menjadikan korban banjir sebagai korban politik,” ujar Khairil.’ 23 Maret 2026.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti kondisi para pengungsi yang masih bertahan hingga saat ini.
Khairil menyoroti fakta bahwa para korban bahkan harus merayakan Hari Raya Idul fitri di bawah tenda pengungsian.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah Bireuen dalam menangani dampak bencana. Banjir.
Ia juga mengajak semua pihak untuk merenungkan nasib para korban yang telah mengalami bencana alam, namun belum mendapatkan kepastian bantuan.
“Jangan sampai mereka yang sudah menjadi korban bencana alam, kembali menjadi korban karena kepentingan politik, apa lagi tidak lama lagi Anak anak juga sudah mulai masuk sekolah,” tegasnya.
Khairil menambahkan, hingga hampir empat bulan pascabencana, sejumlah bantuan seperti dana tunggu hunian (DTH), jaminan hidup (jadup), hunian sementara (huntara), hingga hunian tetap (huntap) masih belum jelas realisasinya.”(A79)
suk sekolah,” tegasnya.
Khairil menambahkan, hingga hampir empat bulan pascabencana, sejumlah bantuan seperti dana tunggu hunian (DTH), jaminan hidup (jadup), hunian sementara (huntara), hingga hunian tetap (huntap) masih belum jelas realisasinya.”(A79)
