PPKM Darurat Jawa-Bali, Johan: Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Pangan

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Anggota DPR RI Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH), H Johan Rosihan ST merespon positif Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021.

Hal ini, kata Johan, tentu saja berdampak adanya pembatasan aktivitas masyarakat lebih ketat dari yang dilakukan selama ini. Sepanjang PPLM diberlakukan Pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan dari sentra produksi ke wilayah konsumen,” jelas Johan.

Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan, pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat.

“Karena itu, saya meminta pemerintah menjamin sektor Pertanian tetap berjalan dengan aman dan lancar selama PPKM darurat Jawa Bali demi terjaminnya kecukupan pangan masyarakat,” jelas dia.

Walau sektor Pertanian paling tangguh selama masa pandemic tetapi berarti tidak terdampak. Karena itu, kebijakan PPKM Darurat ini harus tegas memberikan jaminan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat berjalan lancar.

Menurut dia, Pemerintah harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan untuk menumbuhkembangkan kegiatan agribisnis yang sesuai dengan dinamika perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemic ini, sehingga PPKM Darurat tidak mengganggu proses produksi, pengolahan, transportasi dan distribusi logisltik pangan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mengatakan, potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat besar terjadi pada masa pelaksanaan PPKM Darurat ini. Karena itu, Pemerintah perlu menjadikan pertanian, peternakan, perikanan sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat korban PHK agar roda ekonomi terus tumbuh.
“Jadikanlah sektor Pertanian ini sebagai sektor andalan dalam menyerap tenaga kerja demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa pandemi ini,” ucap Johan.

Ia mendesak Pemerintah juga memberikan penguatan kepada petani dan nelayan meningkatan nilai jual produk dengan pendekatan pemasaran digital sehingga masyarakat dapat mengakses produk itu buat kebutuhan selama pelaksanaan PPKM darurat. “Ini penting dilakukan agar model perdagangan dan transaksi sektor Pertanian dapat menguntungkan petani dan nelayan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.”

Disarankan Pemerintah memberikan perhatian untuk membantu petani dalam hal pengembangan pertanian organik karena perhatian konsumen pada masa pandemi selama pelaksanaan PPKM Darurat berorientasi pada produk organik untuk penguatan imunitas dan kesehatan tubuh.

“Saya sarankan agar diperkuat program pengembangan pertanian organic untuk seluruh petani kita untuk merespon kecenderungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk organic selama masa pandemic,” kata dia.

Dikatakan Johan, sebenarnyaPertanian kita mampu memberikan solusi dan alternatif bagi terciptanya kesehatan masyarakat yang punya imunitas bagus dan kualitas konsumsi dari bahan pangan yang sehat, bergizi, organic dan aman.

“Saya berharap PPKM Darurat dijalankan dengan tetap mengedepankan sisi humanis dan disiplin yang berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan kita bersama,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait