JAKARTA, Beritalima.com– Untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19), Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli mendatang.
Demikian keputusan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Efendy, Jumat (16/7).
Atas rencana itu, Fraksi Gerindra DPR RI meminta Pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat ini. Sebab, banyak dari masyarakat yang terdampak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya.
Apa yang telah diputuskan pemerintah dengan memperpanjang PPKM itu hal baik untuk memutus mata rantai Covid-19. Namun, masyarakat yang terdampak ini tidak kalah penting untuk mendapat perhatian akibat dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini.
“Upaya untuk memberi bantuan kepada mereka yang terdampak menjadi penting, supaya ketaatan pada PPKM ini tak terganggu ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya. Dapur harus tetap ngebul,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani dalam keterangan pers yang diterima awak media, Sabtu (17/7).
Menurut Muzani, yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung makan yang buka sampai malam, kedai kopi, buruh lepas, supir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor informal. “Bantuan yang diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat,” jelas Muzani.
Memang ada perbedaan ketika Pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM Darurat. Ketika PSBB, Pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.
Ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dengan bantuan Pemerintah berjalan beriringan. Namun, dalam PPKM Darurat, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid di sisi lain.
“Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan, inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM Darurat. Buat orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, menjadi dilema. Karena itu, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” imbuh Muzani.
Partai Gerindra akan terus membantu kerja Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk kebijakan memperpanjang PPKM Darurat, karena hal itu adalah solusi atas masalah ini.
Sejak awal Gerindra berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Gerindra terbuka dan siap membantu Pemerintah dengan segala macam agenda penanggulangan Covid-19 ke depan. Gerindra juga mengajak masyarakat bahu-membahu mentaati aturan yang telah ditetapkan Pemerintah selama PPKM Darurat ini.
“Pandemi ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan Karena itulah kita perlu bersatu, bersama dengan Pemerintah memerangi Covid-19,” demikian Ahmad Muzani. (akhir)
