JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta sebelum memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, Pemerintah harus menyiapkan semua kebutuhan.
Ya, seperti pengumuman Pemerintah sebelumnya, PPKM Darurat Jawa-Bali berlangsung sampai 20 Juli. Namun, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan, jika rapat kabinet terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan PPKM Darurat diperpanjang hingga akhir Juli.
Rencananya, keputusan itu diumumkan Senin (19/7).
“Saya memahami bila pemerintah ingin memperpanjang PPKM Darurat. Pemerintah tidak punya pilihan lain mengingat kasus Covid-19 di tanah air terus meningkat, bahkan sudah lebih dari 50 ribu kasus dalam sehari. Sedangkan PPKM Darurat belum memperlihatkan perbaikan,” kata LaNyalla, Sabtu (17/7).
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur menegaskan, siap mendukung apapun keputusan pemerintah. Sebab, ia yakin keputusan yang diambil sudah melalui evaluasi dan pertimbangan.
“Harapan kami, PPKM Darurat ini mampu mengendalikan dan menekan laju kasus Corona serendah mungkin. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid,” tutur LaNyalla.
Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah agar melakukan persiapan dari berbagai aspek jika PPKM Darurat diperpanjang. Sebab, akan banyak masyarakat yang terdampak.
Terlepas dari masalah kesehatan, pasti akan lebih banyak masyarakat ‘menjerit’ akibat PPKM Darurat yang membatasi ruang gerak mereka.
“Kita banyak mendengar keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah akibat PPKM Darurat. Pemerintah harus memikirkan ini dan juga
diminta betul-betul mempersiapkan sistem kesehatan yang saat ini sudah sangat terbebani karena lonjakan kasus Covid-19.”
Menurut LaNyalla, perpanjangan PPKM Darurat harus dibarengi dengan kepastian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan dan pendukung untuk masyarakat, terutama warga yang terinfeksi Covid.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, saat ini kita dihadapkan dengan functional collapse di mana tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 ada tapi alat kesehatan seperti obat-obatan dan oksigen kritis.
“Ini yang juga harus diantisipasi pemerintah agar bukan hanya memperbanyak ruang perawatan pasien, tapi kebutuhan obat dan alat kesehatan,” ucap dia.
LaNyalla juga menyoroti tenaga kesehatan (nakes) yang mulai terbatas, akibat beratnya beban mereka. Pemerintah diharapkan mencari solusi terbaik agar para nakes yang sudah lama berjuang di medan ‘perang’ Covid mendapatkan fase relaksasi agar mereka tidak bertumbangan karena kelelahan.
Pemerintah perlu melakukan inisiasi agar kawan-kawan nakes yang selama ini berada di garda terdepan perawatan pasien Covid bisa jeda. Harus ada sistem yang memungkinkan mereka istirahat, tapi penanganan kepada pasien tetap berjalan.
“Apakah dengan melibatkan relawan kesehatan, maupun nakes yang selama ini tidak selalu berada di garis terdepan dalam merawat pasien Covid. Harus ada regulasi yang tepat,” papar LaNyalla.
Aspek lain yang mendapat perhatian senator ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penertiban PPKM Darurat, yaitu petugas yang terdiri dari TNI/Polri maupun Satpol PP. LaNyalla meminta petugas memahami peraturan PPKM Darurat secara seksama.
“Jangan sampai ada lagi kesalahpahaman, pertikaian, hingga kerusuhan akibat petugas kurang sensitif dalam mengingatkan masyarakat. Pahami betul-betul aturan yang ada, dan pemerintah harus menekankan kepada petugas di lapangan pentingnya mengedepankan sensitivitas dan kepekaan kepada masyarakat saat melakukan penertiban.”
LaNyalla juga berharap agar Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat bisa segera disalurkan, sebab ada banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat PPKM Darurat.
Muhadjir mengatakan, negara tidak mungkin menanggung sendiri bansos bagi masyarakat.
“Di sini diperlukan peran serta stakeholder lain. Kami berharap agar perusahaan atau pengusaha, kemudian instansi swasta bisa bergotong royong membantu pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dan, masyarakat yang masih berada dalam kategori berkecukupan mungkin bisa membantu, setidaknya untuk tetangga kanan-kirinya yang kesulitan secara ekonomi. Bantuan sekecil apapun akan mengurangi beratnya keadaan ini.
LaNyalla berharap agar pengusaha masih kuat dan bertahan jika perpanjangan PPKM Darurat dilakukan. Karena itu, dia mengimbau agar pengusaha maupun perusahaan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“DPD RI berharap pemerintah merealisasikan stimulus kepada pengusaha, khususnya yang berada di sektor non-esensial dan non-kritikal. Apalagi bagi UMKM yang terpaksa harus tutup karena PPKM Darurat. Mereka tidak ada omzet sebulan ini, tapi biaya operasional tetap harus berjalan,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
