JAKARTA, Beeritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021.
Perpanjangan itu mengejutkan masyarakat, mengingat kebijakan PPKM hingga saat ini belum mampu menurunkan kasus positif Covid-19 secara signifikan.
Karena itu, ungkap pengamat komunikasi politik Univeersitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga, perpanjangan PPKM itu tidak akan dapat mengatasi persoalan Covid-19. Karena itu, dampak dari kebijakan perpanjangan PPKM harus diperhitungkan pemerintah.
Sebab, kata pria yang akrab disapa Jamil ini saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta. Selasa (3/8) pagi, sekarang saja sudah banyak masyarakat kecil yang menjerit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, terutama kebutuhan makan.
Dampak terhadap para pengusaha juga harus diperhitungkan pemerintah.
Pengusaha tampaknya sudah sampai pada tahap kritis. Bahkan tak sedikit yang sudah menutup bisnisnya.
Hal tersebut, jelas Jamil, tentu akan menambah pengangguran. Mereka ini tentu akan kesulitan mencari nafkah. Persoalan perut ini biasanya akan berdampak sosial yang luas.
“Semua itu mestinya sudah diperhitungkan pemerintahan Jokowi dengan memperpanjang PPKM. Salah satunya pemerintah harus memberi konvensasi yang layak kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM,” kata dia.
Kalau tidak, tentu pemerinrah akan dinilai tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. “Saya melihat Pemerintahan Jokowi sepertinya membiarkan rakyatnya kelaparan. Hal ini akan sangat membahayakan keamanan negara karena kalau sudah urusan perut, istilahnya mati pun orang tidak takut,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
