BANYUWANGI,Beritalima.com – Sejumlah elemen masyarakat Banyuwangi berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (02/10/2025) mendatang.
Mereka menyebut, aksi ini merupakan langkah terakhir setelah sebelumnya melayangkan surat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, namun tidak kunjung mendapat jawaban.
Dalam rencana aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai mendesak demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sorotan utama adalah kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi yang dianggap tidak maksimal dalam menindak aparatur sipil negara (ASN) bermasalah, serta lambannya pengisian kekosongan jabatan di sektor pelayanan publik.
Massa juga mempertanyakan transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pertambangan PT Bumi Suksesindo (BSI) dan Perusahaan Daerah Air Minum (Pudam). Mereka menduga ada ketertutupan yang dilakukan pemerintah daerah.
Selain itu, mereka menuntut transparansi pengadaan barang dan jasa pada dinas-dinas, reformasi besar-besaran di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPUCKPP) serta unit pengadaan barang dan jasa, hingga keterbukaan informasi soal utang daerah yang disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar.
Isu beasiswa “Banyuwangi Pintar” juga tak luput dari sorotan. Massa menilai program itu belum adil karena lebih mengutamakan sekolah negeri, sementara sekolah swasta terpinggirkan.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum, baik Polresta maupun Kejaksaan Negeri Banyuwangi, untuk aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan. Jika ditemukan penyimpangan, aparat diminta tidak ragu melakukan tindakan tegas.
Al Ma’arif, mahasiswa Fakultas Hukum Untag Banyuwangi yang turut menjadi juru bicara aksi, menegaskan bahwa suara rakyat harus segera direspons oleh pemerintah.
“Langkah ini adalah bentuk keresahan kami. Pemerintah harus membuka data secara transparan, baik soal PAD, hutang daerah, maupun pengadaan barang dan jasa. Kalau tidak, kami menilai ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari masyarakat,” tegasnya.
Rencana aksi pada Kamis mendatang ini diperkirakan akan menjadi momentum penting, menandai semakin kuatnya desakan masyarakat agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka ruang transparansi dan melakukan reformasi birokrasi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi Pemkab Banyuwangi terkait tuntutan dan pernyataan massa tersebut.(Rony//B5)
