SURABAYA, beritalima.com –
Presiden Joko Widodo menyampaikan agar pengendalian Covid-19, utamanya di daerah-daerah, dilakukan secara bersinergi dan saling terintegrasi satu sama lain. Daerah-daerah yang berbatasan langsung harus saling bekerja sama dalam sebuah wilayah aglomerasi untuk efektif mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19.
Dalam arahannya di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Juni 2020, Presiden juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut. Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.
“Saya kira sudah dilakukan. Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak,” ujarnya.
Presiden kemudian mengingatkan kembali soal pentingnya prakondisi terhadap suatu kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang akan ditempuh. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.
“Saya minta tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Jangan langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian cari _timing_ yang betul-betul pas. Ditentukan kabupaten mana dulu, kota mana dulu,” tuturnya.
Dalam kaitannya dengan sosialisasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat, Kepala Negara meminta pemerintah setempat untuk melibatkan elemen masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk turut menyosialisasikan pentingnya mengenakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak aman. Presiden juga memperoleh informasi bahwa masih banyak warga di Jawa Timur yang tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas.
“Tadi disampaikan oleh Gugus Tugas bahwa masih 70 persen yang enggak pakai masker. Ini angka yang besar sekali. Oleh sebab itu hari ini saya minta kepada Gugus Tugas Nasional dan Menteri Kesehatan untuk kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, Jawa Timur,” imbuhnya.
Penentuan prioritas terhadap sektor-sektor aktivitas mana yang dapat dibuka kembali secara bertahap juga harus disiapkan secara matang. Sektor dengan risiko penularan rendah tentunya akan didahulukan dibanding sektor-sektor lainnya. Kesemua itu juga harus melalui sejumlah tahapan-tahapan pertimbangan terlebih dahulu.
Selain itu, semua kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi kebiasaan baru harus diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar juga harus dijadikan pertimbangan tersendiri.
“Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, pakar perguruan tinggi, dan lainnya,” kata Presiden.
Terakhir, Presiden meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sejumlah rencana cadangan yang dapat dieksekusi sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Semua pihak tentunya tidak ingin gelombang kedua pandemi terjadi sehingga benar-benar membutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapinya.
“Kita perlu terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi, hitung, dan antisipasi semuanya baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, tempat tidur, tempat tidur isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rujukan,” tandasnya.
