JAKARTA, beritalima.com – Di hadapan para anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa semua pihak, utamanya aparatur sipil negara, harus bergerak cepat. Di tengah perubahan-perubahan dunia, semua pihak harus mampu merespons perubahan yang begitu cepat itu.
Selasa, 26 Februari 2019, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional KORPRI yang bertempat di Istana Negara, Jakarta.
“Tiap hari kita dijejali dengan perubahan-perubahan. Kalau kita tidak berubah ya ditinggal. Kalau kita tidak merespons perubahan itu negara kita ya ditinggal,” ujar Presiden.
Perubahan cepat itu salah satunya dapat direspons dengan mengubah cara berpikir dan orientasi pekerjaan yang dilakukan para aparatur negara. Presiden meminta agar para penyelenggara negara bekerja lebih efektif dan efisien dengan berorientasi pada hasil.
“Orientasi harus berubah. Bukan prosedur, tapi orientasi hasil. Sekarang ini orientasinya harus hasil, prosedur mengikuti karena itu kewajiban. Hasil yang bisa bermanfaat bagi rakyat, masyarakat, dan negara,” tutur Kepala Negara.
Presiden menegaskan bahwa para ASN sebenarnya mampu untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Asalkan apa yang mereka kerjakan itu dilandasi dengan kemauan yang kuat.
“Saya berikan contoh misalnya urusan sertifikat yang dulunya setahun hanya mengeluarkan 500 ribu di seluruh Indonesia. Di 2017 sudah melompat menjadi 5 juta, 2018 melompat lagi menjadi 7 juta. Tahun ini insyaallah nanti lebih dari 9 juta,” kata Presiden.
“Contoh kedua, misalnya di BKPM. Dulu urusan izin 1 sampai 1,5 tahun. Sekarang urus 3 jam bisa jadi 9 izin. Bisa kok,” ucap Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan sejumlah apresiasi bagi para aparatur negara yang telah membantu menyukseskan program-program pemerintah. Satu di antaranya ialah mengenai program pengentasan stunting pada anak-anak dengan angka yang kini mulai mengalami penurunan.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena angka stunting kita sudah turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Turunnya juga drastis,”
Meski demikian, Presiden ingin agar angka penderita stunting di Indonesia menurun semakin besar hingga di bawah 20 persen.
“Harus seperti itu. Kita kerjakan bareng dari pusat sampai daerah,” tutur Presiden.
Lebih jauh, Presiden Joko Widodo mengajak para penyelenggara negara untuk mendekati rakyat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya lebih banyak berada di lapangan.
“Sering ke lapangan. Jadi masalahnya betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak pada hal-hal yang sangat administratif sehingga manfaat layanan itu betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Zudan Arif Fakrulloh. (RR)
