Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini penyelesaian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak. Untuk itu, Presiden mendorong agar target penyelesaian perundingan RCEP pada tahun 2018 mendatang dapat tercapai.
“Saya berharap perundingan RCEP dapat segera diselesaikan,” kata Presiden Jokowi pada RCEP leaders meeting, yang berlangsung di sela-sela KTT ke-31 ASEAN, di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (14/11) sore.
RCEP merupakan konsep perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dengan enam negara mitra yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
Perundingan RCEP secara formal dimulai sejak bulan November 2012 saat KTT ASEAN di Kamboja. Adapun proyeksi ekonomi dari RCEP ditaksir memiliki GDP gabungan sebesar 31,60 persen dari GDP dunia; dan mewakili 28,5 persen perdagangan global.
Meskipun proses perundingan yang telah berjalan selama 5 tahun belum dapat mencapai kesepakatan atas isu-isu utama, khususnya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, Presiden Jokowi meyakini, RCEP akan menjadi pakta perdagangan bebas terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai hampir setengah populasi dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan kepada seluruh Kepala Negara dan Pemerintahan peserta perundingan RCEP, mengenai pentingnya pemberian mandat kepada para perunding untuk bersikap lebih fleksibel, pragmatis dan realistis tanpa mengorbankan kualitas dari perjanjian itu sendiri.
“Saya paham perbedaan level ambisi yang berbeda merupakan tantangan yang tidak dapat kita abaikan. Namun RCEP merupakan living document sehingga masih terus dapat kita kembangkan seiring dengan zaman,” ucap Presiden Jokowi. (SM/ES)
