JAKARTA, beritalima.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa RAPBN yang disusun untuk tahun 2020 mendatang harus mampu memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata. Untuk itu, anggaran negara yang disusun harus didasarkan pada upaya peningkatan ekspor dan investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tersebut.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 22 April 2019.
“Kunci peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi kita terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor. Karena itu APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata, dan berkeadilan,” ujarnya.
Menurut Kepala Negara, peningkatan daya tahan dan daya saing melalui upaya meningkatkan ekspor dan investasi tersebut dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi 2020 yang diperkirakan akan semakin meningkat dan tidak mudah. Dinamika perekonomian dunia yang terus berubah harus dapat diantisipasi sesegera mungkin.
Selain itu, dalam menyusun pagu indikatif anggaran 2020, Presiden juga mengingatkan bahwa prioritas penggunaan anggaran juga harus berkesinambungan dengan apa yang telah dipersiapkan atau dijalankan oleh pemerintah. Terkait hal itu, Presiden meminta agar penggunaan anggaran difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
“Terkait dengan penyusunan pagu indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama, untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang telah kita mulai di 2019,” ucap Presiden.
Selain meminta agar pagu anggaran disusun secara detail dan berkesinambungan, di hadapan sejumlah jajaran Kabinet Kerja yang hadir, Kepala Negara meminta agar pemanfaatan anggaran yang nantinya disusun dapat dilaksanakan dan dapat diukur hasilnya.
“Rencana anggaran untuk 2020 harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Juga yang paling utama, harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya,” tandasnya.
(rr)
