DENPASAR, beritalima.com | Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali pada hari ini, Jumat, 14 Juni 2019 dengan meninjau Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar. Penataan dan rehabilitasi waduk tersebut kini sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.
“Waduk Muara ini luasnya 35 hektare, ini menjadi sumber air baku untuk kawasan Kuta, Benoa, Nusa Dua, sama sekitar airport. Jadi ini sangat penting sekali, tapi ini belum selesai, baru 80 persen, akan diselesaikan nanti akhir tahun ini Desember. Saya melihat dari sisi pengerjaan kelihatan rapi,” ujar Presiden kepada awak media seusai peninjauan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Muara Nusa Dua selesai dibangun pada tahun 1996 dan merupakan muara dari Tukad Badung dengan panjang alur sungai mencapai 19,6 kilometer dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 40,95 kilometer persegi. Dengan luas genangan 35 hektare, waduk ini memiliki volume tampungan total sebesar 770.000 meter kubik dan tampungan efektif 595.000 meter kubik.
Pemanfaatan Waduk Muara Nusa Dua ini utamanya adalah sebagai sumber air baku kawasan Bali Selatan dengan volume air mencapai 500 liter per detik. Untuk ke depannya, Presiden berharap Waduk Muara Nusa Dua ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi kawasan wisata.
“Saya kira penataan kanan kirinya bagus. Jadi tidak hanya fungsi air baku, tapi juga untuk resto dan tempat wisata. Akhir tahun lah kita lihat ke sini lagi,” ungkapnya.
Penataan dan rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua sendiri dimulai pada tahun 2017 lalu seiring dengan peningkatan kegiatan pariwisata di Kuta, Tanjung Benoa, dan Nusa Dua. Waduk Muara Nusa Dua merupakan waduk muara pertama di Indonesia. Setelahnya, dibangun beberapa waduk muara lainnya, seperti Waduk Duriangkang, Waduk Muka Kuning, Waduk Sei Ladi, dan Waduk Sei Gong, yang semuanya berada di Batam.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan Waduk Muara Nusa Dua yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi, serta Gubernur Bali I Wayan Koster. (rr)
