Presiden LSM LIRA Ingatkan Jokowi Tidak Gegabah Naikkan Harga Rokok

  • Whatsapp

JAKARTA, beritalima.com — Beredarnya berita Pemerintah akan menaikkan harga Rokok menjadi Rp. 50 ribu mengundang banyak komentar miring. Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk menaikkan harga rokok, karena akan memberikan dampak bagi industri rokok.

Menurut Jusuf Rizal kepada pers, ditengah kesulitan keuangan pemerintah memang dituntut kreatif untuk mencari sumber pendapatan, khususnya lewat sektor pajak. Tetapi menaikkan harga rokok meski kelihatan seksi, bisa menimbulkan dampak yang dapat merugikan pemerintah. Efek domino dari menaikkan harga Rokok bisa lebih besar.

Jika dinaikkan harga Rokok dipastikan berdasarkan survey kesehatan akan munurunkan perokok 70%. Namun menurunnya para perokok otomatis akan membuat industri Rokok kalang kabut. Tenaga kerja ratusan ribu akan di PHK. Petani tembakau, cengkeh, jaringan penasaran serta bisnis turunannya Akan banyak yang mati. Belum lagi bisnis jasa entertainment

“Hal itu harus dipikirkan matang-matang oleh Presiden Jokowi. Rakyat bawah hidupnya banyak bergantung dari Industri Rokok, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi, jika pemerintah memang telah siap dengan segala resiko serta sudah mengantisipasi dampak sosial, ekonomi dan keamanan, ya rakyat hanya bisa gigit jari saja,” tegas Jusuf Rizal yang sebelumnya membidani Asosiasi Pengusaha Rokok Kecil Indonesia (ASPERKI) di Malang

Dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga Rokok, maka akan tumbuh industri rokok rumahan illegal. Target untuk menperoleh pendapatan dari cukai rokok malah bocor. Terus kongkalikong dengan oknum Bea Cukai dan Kepolisian.

Program Departemen Kesehatan memang bagaimana menurunkan jumlah perokok untuk mencapai manusia Indonesia yang sehat. Tetapi menaikkan harga Rokok dan menatikan industri Rokok belum menjadi timing yang tepat selama penerintah belum menyiapkan alternatif mengatasi dampak yang ditimbulkan. Karena itu DPR Komisi XI perlu meminta penjelasan kepada pemerintah, tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) itu

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *