JAKARTA, beritalima.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambannya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan dengan sektor swasta. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Menurut Presiden, perusahaan swasta, termasuk yang berasal dari luar negeri, dinilai lebih efisien, modern, dan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan anggaran yang lebih hemat—khususnya di sektor konstruksi infrastruktur fisik.
Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menilai bahwa pernyataan Presiden merupakan bentuk kepedulian terhadap BUMN agar dapat terus meningkatkan kinerjanya.
“Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi momentum penting bagi BUMN untuk melakukan transformasi dan perbaikan menyeluruh. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap masa depan BUMN agar lebih maju dan mampu bersaing,” ujar Nasim.
Nasim menegaskan bahwa BUMN memiliki nilai-nilai dasar yang terangkum dalam AKHLAK: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Menurutnya, jika seluruh insan BUMN berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka peningkatan kualitas pelayanan dan kontribusi terhadap negara bukan hal yang mustahil.
Namun demikian, Nasim juga mengakui bahwa perbandingan antara BUMN dan swasta memang memiliki dasar yang logis. BUMN selama ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengemban misi sosial dan tanggung jawab pembangunan nasional.
“Berbeda dengan perusahaan swasta yang berorientasi penuh pada laba, BUMN seringkali harus mengikuti prosedur pemerintah yang kompleks dan tunduk pada kebijakan politik, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa jaminan modal dari negara kadang membuat manajemen BUMN kurang terdorong untuk berhemat atau meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, struktur organisasi dan budaya kerja di banyak BUMN dinilai belum sefleksibel dan sekompetitif sektor swasta.
Sebagai solusi, Nasim mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisasi di tubuh BUMN. Ia menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk mendukung efisiensi, seperti sistem pengadaan digital dan pelaporan real-time.
“Pengeluaran harus terbuka dan diaudit secara independen agar mencegah korupsi dan pemborosan. Manajemen juga harus diisi oleh profesional yang kompeten, bukan karena kedekatan politik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh proyek BUMN perlu dievaluasi secara ketat berdasarkan manfaat ekonomi, bukan sekadar alasan politis. Proyek yang tidak layak sebaiknya ditunda atau dibatalkan demi efisiensi dan keberlanjutan pembangunan nasional. (*)
