Jakarta, beritalima.com|- Presiden Prabowo Subianto menekankan tak ada kompromi soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal ini disampaikannya saat memberikan taklimat di hadapan seluruh pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta (8/4).
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia untuk evaluasi menyeluruh terhadap izin IUP di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya..
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ucap Presiden.
Kepala Negara menekankan, izin-izin yang tidak memiliki kejelasan atau melanggar prinsip tata kelola harus dicabut tanpa kompromi. “Kalau enggak jelas, cabut semua itu, IUP, IUP cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada kasihan sekarang,” katanya.
Presiden menetapkan tenggat waktu yang ketat dalam proses evaluasi tersebut. Kepada Menteri ESDM, Presiden meminta agar laporan hasil evaluasi disampaikan kembali dalam waktu satu minggu. “Satu minggu. Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang enggak beres kita cabut, harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” jelasnya.
Menurut Presiden, langkah tegas ini bagian dari upaya pemerintah menegakkan kepentingan nasional dan melindungi sumber daya alam dari prak tidak bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi kepentingan kelompok atau individu dalam pengelolaan sumber daya strategis negara. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Jurnalis: abri/dedy/setkab
