JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang merespons aspirasi masyarakat soal tingginya biaya tes Polyemerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia.
Menurut Sultan, Jokowi responsif dari berbagai aspirasi dan tokoh masyarakat dengan segera memutuskan menurunkan biaya tes PCR dan juga mempercepat hasil tes PCR dalam waktu 1×24 jam.
“Keputusan menurunkan biaya tes PCR penting dan menjadi kado bagi rakyat pada momen HUT ke-76 Kemerdekaan RI,” ujar Sultan dalam keterangan pers yang diterima awak media, Minggu (15/8) petang.
Sultan menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Jokowi melalui siaran pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, pihaknya telah meminta agar harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 ribu.
Jokowi mengeklaim langkah ini demi meningkatkan laju testing dan tracing di Indonesia.
“Salah satu cara memperbanyak testing adalah menurunkan harga tes PCR. Dan, saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran Rp450 ribu sampai Rp550 ribu,” kata Jokowi, Minggu (15/8).
Penurunan harga tes PCR bukan satu-satunya mandat Jokowi. Bekas Walikota Solo itu juga menyoroti soal hasil tes PCR harus dipercepat, maksimal 1×24 jam.
“Selain itu juga diminta tes PCR diketahui hasilnya maksimal 1×24 jam. Kita butuh kecepatan,” tegas Jokowi.
Sultan 12 Agustus lalu, mengingatkan tes PCR alat yang harusnya dapat terjangkau seluruh masyarakat.
Sebab, akurasi alat deteksi infeksi virus sangat berpengaruh terhadap tindakan kepada si pasien hingga perlakuan kebijakan terhadap penyebaran Covid-19.
“Yang pertama ingin saya sampaikan, cara pandang utama menghadapi pandemi saat ini adalah dengan menggunakan kacamata kemanusiaan. Dan, untuk mewujudkannya diperlukan kehadiran Negara,” ujar Sultan.
Ditambahkan, selama ini banyak kasus terinfeksi Covid-19 yang tidak terdeteksi karena rendahnya kesadaran masyarakat memeriksakan diri, baik karena tak memahami penting mendeteksi dini kondisi kesehatan ataupun ketidak mampuan dikarenakan akses dan biaya.
“Kita semua yakin banyak sekali masyarakat yang tidak melakukan tes padahal dia telah tertular dan terinfeksi virus, sehingga penyebaran terjadi di luar pantauan pihak pemerintah,” tegas Sultan.
(akhir)
