BANGKALAN, Beritalima.com–Komisi D DPRD Bangkalan kecewa atas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB P3A) Kabupaten Bangkalan.
Pasalnya, Dinas KB P3A Bangkalan tidak bisa menyerap anggaran 100 persen pada tahun 2018. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 anggaran belanja langsung Dinas KB P3A sebesar Rp 8.336.095.000, namun hanya terealisasi Rp 2.794.862.120, sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 5.541.232.880 atau Rp 5 miliar.
“Saya kecewa karena ketika melihat prestasi kerjanya hanya terealisasi 33 persen atau tersisa 5 M, kalo kata orang Madura ‘alakoh apah'(kerja apa),” ucap Nur Hasan Ketua Komisi D DRPD Bangkalan. Jum’at (12/7/2019).
Politisi asal Galis itu mengatakan, jika Dinas KB P3A tetap tidak bisa menyerap anggaran 100 persen pada anggaran tahun 2019, pihaknya akan merekomendasikan untuk evaluasi kepala dinasnya.
“Kalau di PAK (perubahan anggaran keuangan) tahun ini proses realisasinya tidak signifikan, ya harus dicarikan orang yang betul-betul punya terobosan baru,” ungkapnya.
Dikatakan dia, jika alasannya karena keterbatasan waktu atau berbenturan dengan kegiatan yang lain sangat tidak masuk akal. Karena setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ada jadwal kegiatan.
“Itu tidak logis, karena serapan anggaran itu sudah terjadwal semua, sudah bilang saja tidak mampu karena itu tidak masuk akal,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas KB-P3A Bangkalan Amina Rahmawati mengatakan, anggaran tidak terserap 100 persen pada tahun 2018 karena banyaknya kegiatan yang bersamaan pemerintah kabupaten (Pemkab) yang lain.
“Sehingga tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan, karena berbarengan dengan kegiatan Pemkab, karena keterbatasan waktu,” tutur Amina. Rabu (11/7/2019).
Dikatakan dia, anggaran yang tidak terserap pada tahun 2018 tersebut akan diserap pada tahun 2019 sesuai dengan program yang telah direncanakan. “Kita akan melanjutkan kegiatan itu tahun ini,” ucapnya. (Rus)
