JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian, Hj. Nevi Zuairina meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda Penanaman Modal Negara (PMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bakal digunakan untuk pembangunan jalan tol dan Sirkuit MotoGP.
Pasalnya, ungkap politisi dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat itu dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Kamis (19/6) pagi, anggaran yang akan dikeluarkan sangat besar. Namun, anggaran tersebut tidak terkait dengan penanganan wabah virus Corona (Covid-19) dan penyelamatan rakyat kecil yang terpuruk perekonomiannya pada masa wabah dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China melanda Indonesia.
“Saya sangat mendukung agar BUMN mampu bertahan di masa pandemi ini. Namun, mekanismenya harus baik dan berorientasi kerakyatan. Untuk itu, penting Pemerintah membayar hutang kepada BUMN agar cashflownya menjadi segar untuk menjalankan usaha,” ujar Nevi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat masalah ini berkaitan dengan tingkat urgensi, rencana pemberian suntikan dana PMN untuk pembangunan jalan tol dan sirkuit bukanlah kebijakan yang tepat. Sense of crisis pada langkah kebijakan ini terlihat sangat rendah.
Alasan yang diungkapkan Nevi kenapa kebijakan tersebut sangat tidak kerakyatan bila di bandingkan dengan kebijakan yang waktunya bersamaan dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sangat memberatkan.
Apalagi, kata Nevi, beban APBN 2020 ini sangat berat dan defisit berjalan juga luar biasa besar. Bahkan hingga April 2020, data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) defisit penerimaan APBN Rp 74,5 triliun, setara dengan 0,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Nevi mencontohkan, suntikan dana untuk beberapa BUMN belum diperlukan dalam masa pandemi ini. Misalnya untuk Hutama Karya yang menerima Rp.7,5 triliun guna melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera atau Rp.500 miliar yang diberikan kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika di Lombok.
“Pemerintah harus bisa membedakan dan memilih prioritas program yang paling dibutuhkan rakyat saat ini. Percuma bangun tol dan sirkuit motor tapi rakyat kelaparan dan terpapar Covid-19, sehingga tak bisa menikmati pembangunan. Lalu pertanyaannya, pembangunan tol dan sirkuit itu untuk siapa? Mengapa harus digesa?”
Seperti diberitakan, Pemerintah berencana mencairkan dana kepada BUMN sebesar Rp 152,15 triliun, dengan 3 mekanisme, yaitu pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan. “Sebagai wakil rakyat, saya berharap pemerintah mampu membayarkan hutang-hutangnya kepada BUMN agar ada upaya penyelamatan BUMN yang sedang menghadapi krisis keuangan akibat Covid-19. Yang tidak prioritas bukannya dibatalkan, tapi ditunda dulu hingga krisis wabah ini selesai,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
