KUPANG, beritalima.co- Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rapat bersama dalam rangka menindaklanjuti upaya-upaya untuk pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) yang lebih optimal. Rapat dipimpin langsung Sekda NTT, Benediktus Polo Maing, Selasa (14/5).
Sekda Benediktus Polo Maing mengatakan, pentingnya untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai Taman Nasional Komodo.
“Dengan hasil penelitian oleh pihak Undana nantinya bisa menjadi acuan untuk mengkonkritkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan dari Kementerian pusat,” ujar Benediktus.
“Dengan kerja sama kita bersama tim peneliti Undana ini, maka tentunya akan menjadi bagian penting dari pengelolaan habitat komodo untuk memprioritaskan keberlangsungan hidup komodo. Termasuk dalam menindaklanjuti ditutupnya TNK pada 1 januari 2020 nanti,” tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa kedepannya juga perlu dilakukan pengkajian penelitian pada destinasi pariwisata NTT yang lain, selain TNK.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Undana, I Wayan mengatakan, Undana telah menyiapkan tim peneliti secara internal dan juga mendukung kebijakan penutupan TNK.
“Undana sudah mempersiapkan tim internal, untuk melakukan kajian penelitian dan memberikan dukungan pada kebijakan pemda. Kita juga menginginkan dukungan pemda untuk memfasilitasi tim peneliti. Kita akan bekerja sesuai koridor, tentunya melalui perencanaan. Karenanya, perlu adanya legatimasi seperti MOU atau surat dari gubernur,” jelas Mudita.
Direktur Program Pascasarjana Undana yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Peneliti, Mangadas Lumban Gaol mengatakan, Taman Nasional Komodo harus dikaji terus menerus.
“Taman Nasional Komodo memerlukan kajian penelitian terus-menerus mulai dari habitat, keadaan dan kesehatan komodo sendiri, ketersediaan pangan juga sumber daya alam dan ekosistem sekitar TNK. Kita juga melibatkan stakeholders yang hadir dalam rapat ini, sehingga hasil kajian penelitian bisa komprehensif dan dapat membuahkan kebijakan yang positif pada TNK,” jelas Mangadas.
“Komodo ini adalah kekayaan NTT. Populasi komodo harus kita pertahankan. Kita harap nantinya kebijakan juga bisa diiplementasikan dalam menjaga keberadaan TNK ini”, tambah Mangadas.
Sementara itu, Kepala Balai KSDA NTT, Timbul Batubara mengatakan, perlunya tata kelola dan konservasi sesuai konteks yang ada.
“Kita berharap tim peneliti Undana untuk melihat adanya tata-kelola dan konservasi yang harus dilakukan dengan menyesuaikan konteks yang ada pada TNK”, ujar Timbul.
“Harus ada value yang universal. Kita juga akan mendukung untuk kajian penelitian bagi seluruh kawasan di Nusa Tenggara Timur”, tambahnya.
“Dengan adanya tim peneliti yang telah dibentuk dan juga adanya stakeholder yang saling memberikan dukungan maka perlu berproses bersama dan tetap berintegrasi. Kita ini daerah otonom, perlu ada kebijakan yang dimulai dari kontrol manajemen dan inovasi pada TNK yang lebih baik,” jelas Leri.
Plt.Bapelitbangda NTT, Luki Koli, ikut menjelaskan pentingnya menjaga ekositem dan rantai makanan dari komodo. Ia mengatakan bahwa kajian tim peneliti undana memiliki sinkronisasi dengan apa yang dikatakan Gubernur.
“Kita juga perlu melihat vegetasi dan mengembalikan habitat asli komodo. Nilai komodo yang paling dilihat adalah sebagai binatang liar, pemangsa yang agresif,” ujar Luki.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Fredy J. Kapitan menjelaskan perlunya penanganan dalam menjaga lingkungan lain dalam TNK. “Kita perlu juga untuk melihat hutan mangrove dan hutan alam di sana. Masyarakat di sana memanfaatkan hutan untuk mendapatkan madu. Itu juga bisa berkontribusi untuk menarik wisatawan,” jelas Fredy.
Kepala Bidang Pembinaan Dinas LHK NTT Rudi Lismono memaparkan perlunya pemetaan yang baik dari kawasan wilayah TNK serta pengelolaan masyarakat sosial ekonomi dengan meningkatkan SDM dan membangun jejaring pasar.
Sementara itu Kepala Balai Litbang LHK Kupang Sumitra Gunawan, menyebutkan kawasan konservasi lain yang berpotensi untuk menjadi juga destinasi wisata. “Kita juga kedepannya akan melihat kawasan lain yang berpotensi dan juga mengadakan penelitian, diantaranya penyediaan ruang mangsa komodo dan dampak dari wisata perairan terhadap ekosistem laut di sekitar TNK,” jelas Sumitra.
Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Wayan Darmawa mengatakan perlunya perhatian terhadap aspek sosial.
” Di TNK sendiri terdapat desa dan di desa itu ada penduduk. Tentunya ke depan penduduk juga akan bertambah dan memungkinkan terjadinya perluasan wilayah pemukiman. Hal yang harus kita cermati adalah bagaimana komodo tidak terganggu dengan penduduk sekitar tersebut,” kata Wayan Darmawa. (L. Ng. Mbuhang/Biro Humas dan Protokol Setda NTT)
