MOJOKERTO, beritalima.com – Harapan Kota Mojokerto akan bersih dari korupsi sepertinya bisa jadi kenyataan. Ini tergambar setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto menggelar debat publik Paslon Walikota dan Cawalikota Mojokerto, beberapa hari kemarin.
Dalam debat bertema “Mewujudkan Birokrasi Yang Baik dan Bersih Demi Pelayanan Publik” itu, Paslon WALI di nomor urut 3, yakni Warsito dan Moejadi, paparannya lebih menjanjikan dan dapat terwujudkan.
Di acara yang mendapat perhatian masyarakat Kota Mojokerto itu, Cawalikota Warsito menegaskan, korupsi adalah penyakit yang harus diberantas melalui pengawasan ketat di bidang anggaran.
“Fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Kami akan mengundang KPK secara intens untuk memberi materi ke aparatur sipil negara (ASN) tentang pencegahan korupsi,” tegas Warsito serius.
“Dan yang paling penting, sebagai kepala daerah kami pastikan bersih dari korupsi,” tambah pengusaha yang dikenal jujur dan taat ini.
Dia menandaskan, ia bersama Cawali Moeljadi sudah menggenggam tiga konsep pemberantasan korupsi.
Pertama, kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Kedua, menggandeng KPK untuk memberikan materi pencegahan. Dan ketiga, melibatkan masyarakat sebagai justice blower dengan membuat posko pengaduan.
Dengan meningkatkan pelayanan sumberdaya manusia pihaknya meyakini akan tercipta birokrasi yang bersih.
“Dari program yang kami terapkan nanti, program pemberdayaan pelayanan sumberdaya manusia, kami pastikan Kota Mojokerto akan terbebas dari KKN serta tercipta birokrasi yang bersih serta bermanfaat bagi masyarakat,” papar Warsito.
Lebih dari itu, tukasnya, jika dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Mojokerto, dia tegaskan akan selalu amanah dalam menjalankan tugas sebagai walikota.
“Jika dikehendaki, kami akan selalu amanah apa yang sudah dipercayakan masyarakat Kota Mojokerto pada kami,” ucap pria kelahiran Sukoharjo (Jawa Tengah) ini.
Selain itu, saat ditemui sebelumnya, Warsito juga mengungkapkan konsep program lain untuk membawa Kota Mojokerto jauh lebih maju dan mensejaterakan warga kota ini.
“Saya sudah menyusun program 27 sesuai tanggal pemilihan. Dua tujuh maksud saya, dua program prioritas dan tujuh program pendukung untuk menuju Kota Mojokerto lebih sejahtera,” kata Warsito.
Diutarakan, pengalamannya dalam dunia bisnis akan dijadikan salah satu modal utama untuk menjawab ekspektasi warga selama ini, terutama menyangkut soal lapangan pekerjaan.
Diungkapkan, menjadi salah satu daerah penyangga utama Surabaya, Kota Mojokerto punya peran penting dalam stabilitas ekonomi Jawa Timur. Hanya saja, lanjut dia, ada satu kendala yang membuat denyut perekonomian wilayah terkecil di Jawa Timur ini tidak bisa melaju cepat dibanding tetangganya Kabupaten Mojokerto.
Kendala itu, tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2016 tentang upah minimum kota/kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017 hanya sebesar Rp 1.735.247,-/ bulan.
Kondisi itu yang membuat banyak generasi muda Kota Mojokerto memilih cari kerja ke luar kota, terutama ke daerah-daerah yang masuk penetapan kawasan Ring I UMK Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo atau Kabupaten Mojokerto yang upahnya berkisar pada lebih dari Rp 3 juta per bulan.
Warsito menegaskan, kondisi tersebut juga akan jadi perhatiannya nanti. Dia meyakinkan, bersama aparat dan rakyat, di tangannya Kota Mojokerto akan bersih dari korupsi, jauh lebih maju dan sejahtera. (Ganefo)
