BANGKALAN, Beritalima.com- RASIDI (bantuan beras subsidi) yakni Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mengentaskan kemiskinan, program itu lantas mendapat kritik dari para Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan.
Seperti yang diutarakan oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang mengeluhkan penyaluran Program Penyaluran Beras Subsidi (Rasidi) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasalnya selain program tersebut berbarengan dengan Pilkada Jawa Timur, program tersebut banyak menuai kritik dari masyarakat penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) kepada Kepala Desa.
“Kalo programnya itu bagus, cuman kalo bisa pembagiannya ini diluar Pilkada biar aman. Karena nanti larinya ke Kepala Desa, sehingga berawal dari ini bisa bergejolak yang lain,” ucap Ketua AKD Moh Taufan.usai mengikuti sosialisasi Rasidi di Gedung Merdeka Bangkalan, Rabu (14/02/2018).
Menanggapi hal itu Kepala UPT Perlindungan Pelayanan Anak (PPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Bangkalan-Sumenep Imron Joesuf mengatakan bahwa program ini murni dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Ini murni program pak Gubernur untuk mengurangi kemiskinan, dan tidak ada kaitannya dengan Pilgub (Pemilihan Gubernur) yang akan datang,”ujar Imron.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan memang telah mengadakan Sosialisasi Penyaluran Beras Subsidi (Rasidi). Program itu merupakan salah satu program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Untuk Kabupaten Bangkalan sendiri penerima Rasidi ini sebanyak 42.342 KPM (keluarga penerima manfaat).
“Setiap KPM mendapatkan jatah 10 kilo dengan nilai tebus per kilonya Rp 1.600, dan memang berasnya itu medium lebih baik dari Rastra (beras sejahtera)”Ucap Imron.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsyah mengatakan angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun terkahir (2017) hanya mengalami penurunan sebesar 0,57%.
“Penurunannya kan cuma 0,57 sekian persen dan Pak Gubernur ini minta turunnya 1 digit. Makanya provinsi lagi ngotot-ngotonya,”ujarnya. (Rsd)
