JAKARTA, Beritalima.com– Gerakan Marheinis Pro Joko Widodo (#MasJoko) meminta partai politik yang tergabung dalam pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pilpres lalu segera menghentikan manuver dengan tujuan meminta jatah kekuasaan jabatan Menteri maupun Kepala Badan dengan cara berlindung dibalik istilah parpol koalisi maupun oposisi.
Sebab, Sekretaris #MasJoko, Julia Bea Kurniawaty dalam keterangan tertulis yang diterima Beritalima.com, Minggu (21/7) siang, UUD 1945 telah memberikan ruang kekuasaan kepada parpol di Parlemen selaku Lembaga Legislatif yaitu, DPR, DPD dan MPR. “Jangan Sandera Jokowi,” kata Julia.
Presiden Jokowi dalam berbagai pernyataannya belakangan ini, ungkap Julia, dapat disimpulkan tidak ingin lagi terjebak dengan kepentingan-kepentingan sempit partai politik dalam melayani bangsa Indonesia periode kedua kepemimpinannya.
Sebab, kata dia, praktik politik ‘dagang sapi’ dengan berbagi kekuasaan lewat jabatan Menteri maupun Kepala Badan sehingga apa yang menjadi kepentingan selalu dilupakan.
Dalam Pemilihan pembantu presiden baik Menteri maupun Kepala Badan harus berdasarkan integritas dan kompetensi dengan melihat rekam jejak masing-masing calon dengan cara terbuka, disampaikan secara luas kepada publik menggunakan cara-cara yang terukur.
Jika ternyata dari para calon yang dipilih Jokowi sebagai Menteri maupun Kepala Badan merupakan kader Parpol, tak masalah sepanjang integritas dan kompetensinya terlebih dahulu diuji dengan proses yang terukur dan sesuai aturan yang berlaku.
Pengujian integritas dapat dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri dengan memeriksa ketaatan calon Menteri maupun Kepala Badan dalam memenuhi ketentuan hukum di Indonesia, seperti: taat pajak, kekayaan dan harta berasal dari usaha maupun kegiatan yang legal serta bersih dari catatan kriminal.
Kompetensi, dapat diukur melalui prestasi calon Menteri dan Kepala Badan sepanjang perjalanan karirnya. Hal ini dapat diukur dengan menggandeng Akademisi, Praktisi Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum.
Untuk itu, #MasJOKO kembali mengingatkan agar Pemimpin Parpol mempercayakan penuh Persiden memilih para pembantunya tanpa tersandera kepentingan sempit parpol yang hanya menguntungkan segelintir kelompok saja dan mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih luas.
Atas dasar itu, periode kedua Kepemimpinan Jokowi harus menjadi tonggak sistem pemerintahan yang bersih dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Sudah saatnya, pemerintah selaku eksekutif berjalan dengan legislatif secara seimbang sesuai koridor masing-masing. Stop Politik Dagang Sapi,” demikian Julia Bea Kurniawaty. (akhir)
