ACEH, Beritalima.com- Gubernur Aceh Zaini Abdullah memerintahkan anggaran pengadaan lima unit videotron dengan anggaran 8,5 Milyar di Dinas Pendidikan Aceh dalihkan kepada pemenuhan sarana komputer, Hal tersebut disampaikan pada saat saat pertemuan dengan peserta Bakti Sosial Universitas Syiah Kuala, Juli-2016.
Menurutnya, Dinas Pendidikan Aceh untuk mengalihkan anggaran dari program tersebut kepada pemenuhan sarana komputer di sekolah yang dianggap sudah sangat mendesak, dalam rangka persiapan menuju Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMA/SMK dan MA pada 2017 mendatang.
Zaini menjelaskan, pengalaman paska pelaksanaan UNBK pada April 2016 lalu, dirinya mendapati banyak permasalahan serius yang terjadi di sejumlah daerah akibat terbatasnya perangkat komputer sekolah sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan ujian tersebut terkendala.
“Sehubungan dengan permasalahan itu, saya sekarang sudah memerintahkan Dinas Pendidikan Aceh untuk mengalihkan anggaran dari program lima unit videotron itu kepada pemenuhan sarana komputer di sekolah yang membutuhkan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zaini sempat mempertanyakan manfaat dan mudarat dari pembangunan videotron yang mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena dinilai tidak berguna dan kurang memberikan dampak langsung kepada peningkatan mutu pendidikan di Aceh.
“Setiap program yang dijalankan di dinas-dinas harus mampu memberi dampak langsung kepada rakyat, harus dikaji manfaat dan mudaratnya. Jika program itu lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya, maka kita stop saja dan ganti dengan program yang lebih bermanfaat,” tegas Gubernur.
Gubernur mengatakan setiap program di SKPA harus berjalan dengan mulus sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Kita tidak mau ada sesuatu yang mengganjal dalam menjalankan sebuah program, kita mau terbuka dan mulus dalam menjalankan pemerintahan, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya,” katanya
sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang turut hadir dalam pertemuan itu berjanji akan segera menindaklanjuti permintaan Gubernur dan mengkaji kembali program-program yang ada untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh,’’(**)
