SURABAYA, beritalima.com- Setelah menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke sembilan dari BPK RI pada Juni lalu, Provinsi Jawa Timur pun berhasil masuk ke jajaran daerah yang dikategorikan sebagai penerima WTP minimum 5 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual pada Selasa (22/9) pagi.
Selain Provinsi Jawa Timur, penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa daerah lain yaitu Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Total ada 22 kabupaten/ kota yang tercatat lima kali berturut meraih WTP. Sehingga Jawa Timur tercatat sebagai provinsi terbanyak peraih WTP lima tahun berturut- turut yaitu sebanyak 23 daerah, sementara provinsi lain seperti Jabar 18 daerah dan Jateng 17 daerah.
Disamping itu, Kota Blitar juga berhasil masuk ke dalam ketegori daerah penerima penghargaan Opini WTP sepuluh kali berturut- turut oleh BPK RI.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada ASN Pemprov, Pemkab dan Pemko yang merupakan wujud kerja keras seluruh pihak dan ASN di Pemprov Jatim dan kabupaten – kota se – Jatim.
Dia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran Pemprov, Pemkab dan Pemko se Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.
”Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim. Begitu juga kabupaten/ kota. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntable, dan transparan,” kata Khofifah.
“Tanggung jawab kita berat, tanpa diringi komitmen, integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola, maka penghargaan WTP ini tidak akan bisa kita raih,” lanjutnya.
Sementara itu, Menkeu RI Sri Mulyani dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras semua lembaga pemerintahan baik dari Kementerian Pusat hingga pemerintah daerah atas kerja keras, utamanya dalam hal ketertiban akuntansi dan laporan keuangannya.
Dirinya mengingatkan, walaupun di tengah pandemi ini banyak yang dilakukan secara Work From Home atau WFH, semua laporan harus tetap menjaga prinsip transparansi.
“Walaupun WFH kualitas akuntabilitas keuangan negara tidaklah menurun. Percepatan tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip transparansi,” tutur Sri Mulyani.
Dengan demikian, ia berharap laporan APBN maupun APBD 2020 bisa terus terjaga kevalidannya hingga saat ini. (Red).
